tirto.id - Sejak awal pekan lalu, kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno kembali menjadi sorotan publik. Isunya adalah nilai APBD yang membengkak, dari Rp68,57 triliun ke Rp74,07 triliun hingga menjadi Rp77,11 triliun pada dokumen input hasil pembahasan Banggar DPRD 2018. Salah satu yang mendapat sorotan besar adalah membengkaknya dana Tim Gubernur sebesar Rp28,5 miliar, padahal semula hanya dianggarkan Rp2,3 miliar.
Selain itu, anggaran rehabilitasi air mancur senilai Rp620 juta mengundang sorotan tajam. Akhirnya, Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyepakati penghapusan anggaran tersebut.
Baca juga:Keganjilan Dana Tim Gubernur DKI Era Anies yang Bengkak Rp28 Miliar
Manakah pos anggaran yang mendapatkan porsi terbesar pada proses perancangan APBD DKI Jakarta 2018?
Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) memang bukan proses yang mudah dan cepat. APBD harus mengakomodasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ujungnya, manakala program prioritas sudah disepakati, setiap SKPD akan merumuskan rencana kerja dan anggarannya. Inilah yang akan menjadi Rancangan APBD (RAPBD) sebelum disahkan oleh DPRD untuk menjadi APBD.
Dari RAPBD hingga APBD Penyesuaian (APBD-P) akan menjadi isu yang dibicarakan ketika pemimpin daerah baru berkuasa. Terlebih bila program prioritas pemimpin baru sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini antara kasus Anies-Sandiaga dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Berdasarkan dokumen yang diunggah dalam apbd.jakarta.go.id, terlihat penaikan nilai RAPBD sejak Finalisasi Forum Sinkronisasi hingga Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD. Pada dokumen Finalisasi Forum Sinkronisasi, nilai RAPBD sebesar Rp68,57 triliun, dengan nilai anggaran kegiatan Rp35,86 triliun dan anggaran non-kegiatan Rp29,82 triliun. Defisit anggarannya sebesar Rp2,89 triliun.
Pada dokumen kedua, yaitu Penyempurnaan KUA-PPAS 2018, terlihat penaikan RAPBD menjadi Rp74,07 triliun. Untuk pos kegiatan, anggarannya tak meningkat dari rancangan sebelumnya. Untuk anggaran non-kegiatan, tercatat meningkat menjadi Rp30,19 triliun. Peningkatan ini lantaran ada pos belanja tak terduga sebesar Rp0,38 triliun.
Nilai RAPBD pada dokumen ketiga, Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, meningkat sekitar Rp3 triliun dari dokumen sebelumnya menjadi Rp77,11 triliun. Pos anggaran kegiatan yang meningkat adalah Belanja Barang dan Jasa, dari Rp19,09 triliun menjadi Rp20,6 triliun. Selain itu, pos anggaran kegiatan untuk Belanja Modal juga meningkat dari Rp13,71 triliun menjadi Rp16,74 triliun.
Pada pos anggaran non-kegiatan, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Modal meningkat dibanding rancangan pada dokumen sebelumnya. Nilai Belanja Hibah meningkat dari Rp1,61 triliun menjadi Rp1,76 triliun. Sedangkan belanja bantuan modal meningkat dari Rp3,52 triliun menjadi Rp4,08 triliun.
Untuk memuluskan program prioritasnya pada 2018, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, serta biaya hidup terjangkau, Anies-Sandiaga merevisi pos anggaran. Ini terlihat dari RAPBD yang memberi porsi besar bagi pendidikan.
Pada setiap rancangan, Dinas Pendidikan selalu mendapatkan anggaran kegiatan terbesar. Pada dokumen Finalisasi Forum Sinkronisasi, anggarannya sebesar Rp3,45 triliun dan meningkat menjadi Rp4,28 triliun pada Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD. Pos anggaran terbesar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini adalah Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta, dari Rp1,17 triliun pada rancangan pertama menjadi Rp1,85 triliun pada dokumen ketiga.
Dinas Sumber Daya Air menempati porsi anggaran kegiatan terbesar kedua, dari Rp2,64 triliun pada rancangan pertama menjadi Rp3,18 triliun pada dokumen hasil pembahasan dengan Banggar. Pos anggaran terbesar adalah Pengadaan Tanah Sungai/Saluran, dari Rp685,75 miliar menjadi Rp853,39 miliar. Berdasarkan rinciannya, pemerintah DKI Jakarta berencana membeli lahan seluas 121.913,54 m2 dengan pagu harga senilai Rp7 juta/m2.
Baik pada dokumen pertama maupun kedua Penyempurnaan KUA-PPAS, SKPD yang mendapatkan dana terbesar berturut-turut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, Dinas Bina Marga, dan Dinas Kesehatan. Namun, pada dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar, Dinas Kehutanan menempati posisi keempat terbesar penerima anggaran.
Pada Penyempurnaan KUA-PPAS, anggaran bagi Dinas Kehutanan sebesar Rp1,20 triliun. Nilai ini meningkat menjadi Rp2,29 triliun, atau naik Rp1,09 triliun, dalam dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar. Pos anggaran yang mendapatkan penambahan terbesar adalah Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Taman, dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun. Peningkatan ini lantaran ada penambahan luas taman, dari sebelumnya 125 ribu m2 menjadi 250 ribu m2. Pagu harganya tetap sebesar Rp4 juta/m2.
SKPD yang mendapatkan tambahan anggaran kegiatan terbesar kedua adalah Dinas Pendidikan. Pos anggaran yang meningkat adalah Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta, dari Rp1,17 triliun menjadi Rp1,85 triliun, atau naik Rp833,18 miliar. Ini tak terlepas dari target pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dari 47 lokasi pada rancangan kedua menjadi 100 lokasi.
Selain anggaran kegiatan, rancangan APBD DKI Jakarta juga menyertakan unsur non-kegiatan, seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, dan subsidi. Pada anggaran non-kegiatan Belanja Pegawai, lima SKPD yang mendapatkan porsi terbesar adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
Baik dalam rancangan pertama maupun kedua APBD DKI Jakarta, anggaran belanja pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp8,66 triliun dan berkurang menjadi Rp8,60 triliun pada rancangan ketiga. Sedangkan untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah, nilainya meningkat dari Rp668,62 miliar menjadi Rp704,08 miliar pada rancangan ketiga.
Meskipun Badan Pajak dan Retribusi Daerah mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp35,45 miliar, tetapi penambahan terbesar untuk Belanja Pegawai terdapat di DPRD Propinsi. Pada rancangan pertama dan kedua, nilai belanja pegawai untuk SKPD ini sebesar Rp100,21 miliar. Nilainya meningkat sebesar Rp49,52 miliar menjadi Rp149,73 miliar pada dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD.
Selain kedua satuan kerja tersebut, Dinas Pemuda dan Olah Raga juga mendapatkan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp16,15 miliar. Pada rancangan pertama, SKPD ini mendapatkan anggaran sebesar Rp98,93 miliar dan meningkat menjadi Rp115,08 miliar pada dokumen ketiga.
Untuk anggaran Hibah, peruntukan terbesar dialokasikan pada bidang pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Guru Swasta) mendapatkan hibah terbesar dengan nilai sebesar Rp367,3 miliar. Adapun anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama meningkat dari Rp199,22 miliar menjadi Rp250,5 miliar pada rancangan ketiga.
Pada anggaran Hibah, ada lima peruntukan yang baru muncul dalam dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, yaitu dana yang diberikan untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), HIMPAUDI, IGTKI - PGRI Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya. Total anggaran bagi kelima institusi ini mencapai Rp96,78 miliar.
Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) merupakan penerima hibah baru dengan nilai terbesar dibandingkan keempat institusi lain. Ia menerima sebesar Rp40,2 miliar. Sedangkan Polda Metro Jaya adalah institusi baru yang menerima dana hibah terendah, yaitu Rp10 miliar.
Dalam anggaran Bantuan Sosial (Bansos), baik dalam dokumen Finalisasi Forum Sinkronisasi hingga Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) selalu mendapatkan porsi paling besar. Pada rancangan pertama dan kedua, pos ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3,42 triliun dan meningkat sebesar Rp560,25 miliar menjadi Rp3,98 triliun pada rancangan ketiga. Bahkan, pos ini menjadi satu-satunya anggaran Bantuan Sosial yang mendapatkan tambahan dana.
Peruntukan terbesar kedua dalam pos Bantuan Sosial adalah peningkatan mutu pendidikan bagi penerima KJP yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri. Dana yang dianggarkan sebesar Rp101,48 miliar. Sedangkan institusi yang dianggarkan sebagai penerima bansos terendah adalah Yayasan pendidikan Islam Al-Husna Rawa Buaya, Yayasan Bhakti Nurul Iman, dan Swara Peduli, masing-masing sebesar Rp20juta.
Dalam anggaran Bantuan Keuangan, belanja kepada Kabupaten/Kota menempati porsi terbesar. Lima wilayah yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar adalah yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Pemerintah Kota Bekasi dianggarkan akan mendapatkan bantuan keuangan Rp202,97 miliar. Nilai ini meningkat Rp64,42 miliar dari rancangan anggaran sebelumnya sebesar Rp138,55 miliar.
Sedangkan nilai total bantuan keuangan untuk partai politik dianggarkan sebesar Rp1,82 miliar. Nilai ini tak berubah sejak rancangan pertama. Sesuai jumlah kursi parlemen daerah Jakarta, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan porsi terbesar dibandingkan parpol lain, yakni sebesar Rp505,05 juta. Sedangkan DPW Partai Amanat Nasional, yang hanya mendapatkan 2 kursi di DPRD, akan mendapatkan porsi terkecil dengan nilai Rp70,84 juta.
Penulis: Frendy Kurniawan
Editor: Fahri Salam
