Indeks Pemilu 2019

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.

Menurut Politisi Demokrat, ambang batas Presidential Threshold yang tinggi hanya akan membuat masyarakat apatis.

Dalam lobi yang berlangsung alot, beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 terkait RUU Pemilu sampai dengan Senin, 24 Juli.

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.

Berbeda dengan Riza, Anggota DPR Fraksi Demokrat lainnya, Roy Suryo, menyatakan partainya siap bila rapat paripurna diselesaikan malam ini atau tidak akan walk out.

Fraksi partai PAN dan PKS sangat terbuka apabila ada partai-partai yang ingin mengajak mereka untuk mencapai kesepahaman bersama di rapat paripurna RUU Pemilu ini.

Menurut Tjahjo, apabila ditunda, maka akan memperlambat proses Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

PAN berat untuk memilih sainte lague murni karena jumlah kursi partainya yang sangat mungkin berkurang apabila metode itu digunakan.

Demokrat mengaku pesimistis bisa merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka memenangkan opsi Paket B.

Dengan voting tertutup, pilihan tergantung pribadi masing-masing sehingga tidak akan diatur oleh pemerintah atau oposisi.

Fraksi Partai Gerindra menghindari pemungutan suara atau voting sedangkan PDIP ingin mempercepat voting dalam legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Partai Golkar optimistis dapat memperpendek jarak dengan PDIP dan mempertahankan posisi dua dalam Pemilu 2019 mendatang.

Pakai nama ICMI buat dukung Prabowo pada Pilpres 2014, motivator bertema ekonomi, menulis buka yang sukar ditelusuri di dunia maya.

Juru bicara GNPF MUI mengaku tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam deklarasi Partai Syariah 212.

Meski verifikasi kepengurusan partai politik di Kementerian Hukum dan HAM telah berakhir sejak September 2016 lalu, Partai SYariah 212 menargetkan diri ikut Pemilu 2019.

Seskab memberi saran agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti Mahkamah Kontitusi.

Apapun keputusan dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan pemerintah, pada Kamis (13/7/2017), akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli.

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.

Sejauh ini perdebatan soal konversi suara menjadi kursi di parlemen sudah mengerucut pada dua opsi, yaitu: Kuota Hare dan Sainte Lague murni.