Indeks Pemilu 2019

Bawaslu memperkirakan ada 1,3 juta data ganda usai mencermati DPT yang sudah disusun dari sejumlah daerah.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

KPU menyatakan akan tetap berpegang pada regulasi yang ada, yaitu PKPU 20/2018 pasal 4 ayat (3) yaitu soal larangan eks napi koruptor menjadi bacaleg.

Kubu Jokowi klaim masalah DPT merupakan dampak dari banyak manipulasi daftar pemilih saat pemilu 2009

"Itu suatu hal yang sangat wajar karena Pak Jokowi sosok pemimpin yang bekerja keras."

PKS mengusulkan 3 nama untuk memimpin 3 bidang dalam direksi jubir tim kampanye nasional Prabowo-Sandi.

Muhammad Taufik menyatakan dirinya tak main-main dengan ancamannya ke KPU jika ia tak diloloskan sebagai Bacaleg 2019.

Mardani Ali Sera menyatakan, temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda tersebut merupakan hal mengejutkan dan KPU harus segera menindaklanjuti.

"Kami pamit sekaligus memberi tahu dan memohon dukungan dan doa terkait pencalonan saya sebagai bakal calon wakil presiden."

"Di beberapa daerah ditemukan ganda bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa Kamal.

Jusuf Kalla mewanti-wanti, bila sudah jadi anggota dewan hindari kebiasaan 4D "datang, duduk, diam duit; bisa-bisa malah ditangkap"

Sikap tegas tidak mencalonkan eks narapidana korupsi pada Pileg 2019 ditunjukkan PKS. Sikap demikian tak ditunjukkan Gerindra, PDIP, dan Demokrat.

Ketua KPU RI Arief Budiman berpendapat, Bawaslu yang harusnya berpegang kepada PKPU sebelum ada keputusan MK dan MA.

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

Muhammad Taufik menyatakan, keputusan Bawaslu sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Barisan Emak-Emak Militan berdemo di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Sandiaga disebut hanya menyampaikan materi untuk memotivasi generasi muda.

Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh Undang-undang namun tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain.

"Jika ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan UU, maka yang dipilih adalah UU," kata Bagja.

Menurut Zulkifli, partainya akan dirugikan dengan keputusan Bawaslu.