tirto.id - Anggota Komisi II F-PKS, Mardani Ali Sera menilai temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda oleh para sekjen koalisi Prabowo-Sandiaga merupakan hal mengejutkan. Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti temuan ini.
"Komplain teman-teman partai koalisi perlu untuk diperhatikan. Tapi teman-teman KPU sesuai PKPU-nya itu, jenjangnya sudah jelas. Pertama tentu daftar pemilih sementara, nanti daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Baru kemudian daftar pemilih tetap. Jadi tidak ujug-ujug DPT," kata Mardani, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Selain itu, Mardani menyatakan Komisi II akan membahas temuan ini bersama KPU dalam agenda rapat dengar pendapat selanjutnya. Sebab, menurutnya, dari data yang disampaikan KPU dalam rapat terakhir, hanya 126 ribu daftar pemilih yang belum pas.
"Karena bagaimanapun ini sudah jadi isu publik. Kalau angkanya sudah 25 juta dari 137 juta itu signifikan sekali," kata Mardani.
Pada Senin (3/9/2018) kemarin malam, para sekjen partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta kepada KPU menunda rapat pleno penetapan DPT yang diselenggarakan Rabu (5/9/2018) besok.
Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyatakan, keputusan ini diambil lantaran pihaknya masih menemukan daftar pemilih ganda dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diterima empat parpol koalisi ini dari KPU.
"Dari 137 juta pemilih terdapat 25. 410.615 pemilih ganda. Di beberapa daerah ditemukan ganda bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Musatafa dalam konferensi pers sekjen koalisi Prabowo-Sandiaga, di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018) malam.
Angka pemilih ganda tersebut, menurut Musfata, setara dengan 18 persen suara di Pilpres dan 104 kursi di DPR RI.
Sementara, menurutnya, data DPS yang berhasil dihimpun KPU sampai 3 September sudah lebih banyak dari daftar yang mereka terima, yakni berjumlah 185 juta pemilih.
Penambahan jumhlah DPS itu, menurut Mustafa, juga berpeluang membuat angka pemilih ganda semakin bertambah dari yang telah mereka temukan saat ini.
"Kami minta (DPS) diutuhkan dulu, oleh KPU sebelum disahkan jadi DPT, " kata Mustafa.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
