Indeks Pemerasan

Praswad menilai korupsi bermodus pemerasan dan pengadaan barang dan jasa cenderung rentan di daerah yang memiliki pengawasan dan kontrol sosial lemah.

Pada masa bupati sebelumnya terdapat perintah kepada jajaran BPKAD dengan kalimat "wes dilantik ojo mendeleng wae."

Bupati Sukoharjo itu ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.

KPK geledah Kantor Imigrasi Denpasar cari bukti dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Silmy Karim.

Selain Eks Dirjen SDA, Kejati DKI juga menetapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Riono Suprapto; dan AS selaku PPK, sebagai tersangka.

Kasus dugaan pemerasan itu diduga terjadi saat Ridwan menjabat Kajari Kupang, NTT.

KPK juga memeriksa Plt. Kadis Perhubungan Madiun, Agus Mursidi; dan Sekretaris Dinas PUPR Madiun, Agus Tri Tjatanto, soal izin yang tidak kunjung diberikan.

Bagus Panuntun diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Maidi sebagai tersangka pemerasan.

Kejati DKI mengembalikan SPDP karena penyidik Polda Metro Jaya tidak memenuhi petunjuk jaksa sesuai batas waktu yang ditentukan di kasus pemerasan SYL.

Bupati Tulungagung itu menjadikan surat pernyataan mundur dari jabatan dan status ASN untuk menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah.

Noel disebut juga meminta uang Rp1 miliar dengan dalih kebutuhan operasional sebagai wakil menteri.

Irvian Bobby ingin membongkar perbuatan Noel yang dinilai gagal dibuktikan JPU KPK.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di wilayah Tulungagung.

KPK meminta dukungan dari masyarakat untuk terus mendalami pemerasan yang dilakukan Gatut melalui ajudannya.

Keempat pelaku tak hanya sekali melakukan pemerasan dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK.

Dalam pelaporan disebutkan adanya permintaan uang Rp300 juta oleh pelaku untuk mengurus perkara.

Polda Metro Jaya buru sopir Innova B 1856 RUB yang palak sopir Livina Rp2 juta usai serempetan di Tol Jakarta Utara.

Nikita terbukti melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Reza Gladys.

KPK juga menelusuri sejumlah rekening bank yang diduga digunakan sebagai penampung dana hasil pemerasan dari agen-agen pengurusan RPTKA.

Anggota Intel Polres Bantul berinisial S diduga melakukan penagihan paksa dan meminta Rp35 juta per bulan ke perusahaan pengembang properti.