Indeks Pemerasan

Gugatan yang diajukan Arif dan Bayu tidak hanya ditujukan AKBP Bintoro, melainkan juga AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry.

Empat polisi yang dipatsus tersebut kini menjalani penyelidikan di Bid Propam Polda Metro Jaya.

Kombes Ade Rahmat Idnal mengungkapkan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan anak bos Prodia mandek saat ditangani AKBP Bintoro.

Bid Propam Polda Metro Jaya telah mendalami perkara pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro sejak Sabtu (25/1/2025).

Brigadir Hendy Kurniawan dan Iptu Jemi Ardianto.juga disanksi menjalani penahanan pada penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Briptu Dodi mengajukan banding atas putusan KKEP yang menyatakan dirinya melanggar Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kedua anggota, yakni Brigadir Dwi Wicaksono dan Bripka Ready Pratama, juga dilakukan penahanan pada penempatan khusus selama 30 hari sejak 27 Desember 2025.

Kaprodi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Undip, telah diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa PPDS.

Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto dan Iptu Sehatma Manik dinilai terlibat dalam kasus pemerasan pengunjung DWP dan melanggar etik.

Sidang kode etik Propam Polri terkini menjatuhkan sanksi demosi 8 tahun terhadap Iptu Syaharuddin.

Kompolnas berharap sidang kode etik tak hanya berhenti pada putusan saja, tetapi juga dibawa ke ranah pidana.

Kompolnas mendesak adanya tindakan tegas dan sanksi terhadap polisi yang melakukan pemerasan ke turis asing di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Para anggota polisi ini diduga memeras warga Malaysia senilai Rp32 miliar dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024.

Induk perusahaan Facebook dan Instagram, Meta, meluncurkan fitur-fitur keamanan baru untuk meningkatkan perlindungan remaja dari ancaman pemerasan seksual.

Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersangka eks Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung, Sukriadi Darma.

Pada kasus dugaan pemerasan, KPK mengungkapkan hal tersebut dilakukan dengan memotong pendapatan para pegawai negeri di Pemkot Semarang.

Selain gratifikasi, dua kasus lain yang membelit Firli Bahuri adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK.

Menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pelengkapan. Dia membantah ada upaya menghentikan perkara. 

Di persidangan, SYL menyatakan bahwa ia menyerahkan uang kepada Firli Bahuri sebesar 1,3 M. Namun, hingga sekarang Firli tak kunjung ditahan dan diadili.