Indeks Pemerasan

Arahan itu terkait menerima pemberian uang dari perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di lingkungan Kemnaker.

Sosok Bayu Sigit yang mengaku sebagai penyidik KPK ini terungkap dari sidang kasus dugaan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pernyataan tegas ini merupakan respons atas OTT KPK yang menjaring pimpinann di PN Depok pada Kamis (5/2/2026), terkait sengketa lahan Tapos.

MA akan segera mengusulkan pemberhentian sementara terhadap hakim yang terjaring OTT KPK, Kamis (5/2/2026), di Depok itu.

KPK menyebut kasus korupsi di Depok melibatkan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada penegak hukum terkait permasalahan lahan. 

Penyitaan ini, terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjadikan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Dengan adanya 21 kecamatan yang membuka lebih dari 600 formasi jabatan perangkat desa, skala pemerasan bisa sangat masif.

Penjadwalan ulang itu lantaran politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mangkir dari panggilan KPK, pekan lalu.

Noel Ebenezer menyebutkan selain partai politik, ada juga Ormas yang tidak terafiliasi dengan keagamaan terlibat dalam kasus pemerasan K3 itu.

KPK menyebut dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati berpotensi mencapai Rp50 miliar dan menjerat Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka.

 

Sejumlah barang bukti tersebut, disita atas penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Pati Sudewo.

Bupati Pati, Sudewo, dan Wali Kota Madiun, Maidi mendapat rompi oranye tahanan KPK pada hari Selasa (20/1/2026), satu hari setelah sama-sama terjaring OTT.

Dalam kasus ini, Sudewo diduga telah mengarahkan untuk memberikan tarif bagi para calon perangkat desa yang mendaftar.

Ammar Zoni sempat mengaku diminta membayar Rp300 juta oleh penyidik kepolisian dengan dalih agar kasusnya tak dilanjutkan.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan ICW dan KontraS tersebut.

Dari upaya paksa itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga satu kondaraan roda empat di rumah dinas Albertinus.

Kuasa hukum CL dan TA, Alghiffari Aqsha, menjelaskan, kliennya pada awalnya menjadi korban kriminalisasi dari sebuah perusahaan animasi.

Jaksa tersebut diduga melakukan pemerasan dengan ancaman pemberian tuntutan yang lebih tinggi, penahanan, dan ancaman lainnya.

Aksi pemerasan yang terjadi selama 2024 itu dilaporkan oleh Kedubes Cina kepada Ombudsman RI dan ditindaklanjuti dengan upaya kajian sistemik.

Polisi juga diminta menindak tegas modus ini karena bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan sudah menjadi kejahatan terhadap rasa aman publik.