Indeks Pemecatan Pegawai Kpk

Tugas Novel cs ialah mendeteksi, mencegah, dan memantau peningkatan Indeks Persepsi Korupsi, pendapatan negara, dan keberhasilan program PEN.

Sekitar 42 pegawai KPK yang tidak lulus TWK mengajukan banding administrasi kepada Presiden Jokowi. Bagaimana respons Istana?

57 Eks pegawai KPK membentuk IM57+ Institute, salah satu tujuannya merancang konsep pembentukan partai politik.

Saut optimistis meski menyadari tak mudah mendirikan partai saat ongkos politik di Indonesia tergolong besar.

Pembahasan mekanisme perekrutan 56 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri melibatkan ahli.

Jokowi didesak bersikap tegas soal nasib 57 pegawai KPK tak lolos TWK yang dipecat. Sejumlah pihak berharap mereka balik kandang.

Novel Baswedan mengatakan belum menentukan sikap atas tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ASN Polri.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif.

Penyelidik KPK yang tidak lolos TWK Rieswin Rachwell mendatangi Istana untuk menyerahkan petisi kepada Presiden Jokowi soal polemik TWK.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan perekrutan ASN Polri mengikuti prosedur seleksi ASN pada umumnya.

Menpan RB Tjahjo mengatakan masih ada pembahasan detail antara Polri dan BKN soal perekrutan 56 pegawai KPK.

Bambang mengingatkan, Polri berbeda dengan KPK sehingga ia khawatir ke-56 pegawai KPK justru tidak mampu beradaptasi di korps Bhayangkara.

Ada beberapa masalah yang bisa terjadi terkait rencana Kapolri yang akan menarik pegawai KPK yang diberhentikan. Apa saja?

Kebijakan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan pegawai 56 KPK sebagai ASN Polri adalah langkah benar sesuai hukum.

Pembicaraan alih status 56 pegawai KPK yang dipecat tak melibatkan Presiden Joko Widodo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana menarik 56 pegawai KPK tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri.

Kapolri Sigit mengklaim Presiden Jokowi telah merestui rencana perekrutan 56 pegawai KPK tersebut.

Sikap Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi sudah terbukti mendukung pelemahan sejak revisi UU KPK.

Jokowi diminta menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Zaenur menilai dalil KPK pakai putusan MA dan MK tak tepat. Sebab, MA dan MK menguji formalitas & norma TWK, bukan proses TWK yang bermasalah.