Indeks Pemecatan Pegawai Kpk

Pimpinan KPK memberhentikan 56 pegawai yang tak lolos TWK per 30 September 2021.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan rencana ini bertujuan membantu pegawai yang tak lolos menjadi ASN.

Penyidik senior nonaktif KPK Novel Baswedan menyebut OTT Bupati Probolinggo dipimpin Kasatgas Penyelidik nonaktif Harun Al Rasyid.

Pelaporan aktivis Greenpeace oleh KPK merupakan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.

Transparency International meminta Jokowi membatalkan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK.

Menurut Ghufron TWK diusulkan guna menjadi tolak ukur kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah.

Menurut Komnas HAM, pemanggilan itu agar pimpinan KPK dapat memberikan penjelasan dan mengklarifikasi berbagai temuan Komnas terkait TWK.

"Komnas HAM juga pernah dipanggil lembaga negara yang lain," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Komnas HAM hanya ingin tak ada hak pegawai KPK yang dirugikan dalam proses alih status menjadi ASN.

Sejumlah pegawai KPK dipecat akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN.

Giri Suprapdiono dipecat, padahal dia adalah pengajar wawasan kebangsaan, telah bekerja di KPK selama belasan tahun.

9 Pegawai KPK yang dipecat berharap hakim konstitusi memberikan jawaban atas bola liar TWK yang dijadikan alat ukur mengangkat pegawai KPK menjadi ASN.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

Komnas HAM mendalami karakteristik dan dinamika pola kerja di KPK, serta mencari keterkaitannya dengan TWK.

Jokowi tampak pasang badan terhadap pegawai KPK yang dipecat, tapi sebenarnya kebijakan dan sikapnya selama inilah yang memungkinkan itu terjadi.