Indeks Pelemahan Kpk
Soal Status Pegawai Jadi PNS, KPK: Apakah Bisa Tetap Independen?
KPK merespons pernyataan MenPANRB Tjahjo Kumolo terkait status kepegawaian anggota lembaga anti rasuah yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menanti Jokowi Pilih Langsung Dewan Pengawas: KPK Masih Independen?
Presiden Jokowi akan memilih kandidat Dewan Pengawas (Dewas) KPK tanpa pansel sesuai UU KPK baru. Benarkah independensi KPK tetap bisa dipertahankan?
YLBHI Nilai Pembentukan Dewan Pengawas KPK Terlalu Politis
Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.
Isi Pasal Bermasalah UU KPK No.19/2019 yang Sudah Berlaku
Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.
UU KPK Berlaku & Perppu Tak Kunjung Terbit, Bagaimana Nasib KPK?
UU KPK hasil revisi sudah resmi diundangkan hari ini. Di tengah penolakan UU KPK ini, Perppu belum juga diterbitkan Jokowi, bagaimana nasib KPK ke depan?
UU KPK Tetap Berlaku 17 Oktober Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis akan berlaku mulai hari ini, 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.
Jelang revisi UU Berlaku, WP KPK: Koruptor Sadar Kami Melemah
Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.
Kantongi Izin Polisi, Mahasiswa Jogjakarta Demo Tolak Pelemahan KPK
Mahasiswa Yogya menggelar aksi demo menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tugu Pal Putih Yogyakarta, pada Rabu (16/10/2019) siang.
Saat di Depan Wakil Pemda, Ketua KPK: Senang Kan Tak Ada OTT Lagi
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kebingungan ketika mendengar harapan pemerintahan Jokowi yang ingin meminimalisir OTT KPK.
Jokowi Sebaiknya Terbitkan Perppu KPK Ketimbang Legislative Review
Para ahli hukum mengatakan sebaiknya Jokowi mengeluarkan perppu ketimbang mengupayakan legislative review. Salah satu alasannya adalah perkara waktu.
Jokowi Diminta Bicarakan Perppu KPK Juga dengan Partai Oposisi
Politikus Gerindra berharap Jokowi juga membicarakan Perppu KPK dengan partai oposisi.
Selain Perppu, Jokowi Juga Perlu Tengok Kembali Pimpinan Baru KPK
Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.
Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Revisi UU KPK daripada Perppu
Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.
Pemerintah Tidak Pantas Pakai Dalih HAM untuk Batasi Penyadapan KPK
Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.
Wewenang SP3 KPK: antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik
Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
Kecewa UU KPK Direvisi, Mahasiswa Mendemo DPR sampai Malam
Mahasiswa menganggap revisi UU KPK hanya melemahkan lembaga antirasuah itu.
Masih Ada Rahasia antara Capim, KPK dan DPR
Selama proses pemilihan Capim KPK, beberapa informasi terkait calon pimpinan tidak semuanya dibuka.
DPR dan Pemerintah 'Membunuh' KPK. Mereka Hanya Perlu 15 Hari
DPR hanya butuh 15 hari untuk merevisi UU KPK, yang, bagi aktivis, adalah upaya sistematis melemahkan pemberantasan korupsi.
Andalkan Pencegahan daripada Penindakan, Firli Buat KPK Kian Lemah?
Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Visi-misinya tak ada yang benar-benar baru.
Banyak Koruptor Lepas dari Jerat Hukum Seandainya UU KPK Direvisi
Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.