Indeks Pelemahan Kpk

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai keputusan Presiden Jokowi untuk memilih sendiri anggota Dewan Pengawas KPK berpotensi melemahkan KPK.

KPK merespons pernyataan MenPANRB Tjahjo Kumolo terkait status kepegawaian anggota lembaga anti rasuah yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Presiden Jokowi akan memilih kandidat Dewan Pengawas (Dewas) KPK tanpa pansel sesuai UU KPK baru. Benarkah independensi KPK tetap bisa dipertahankan?

Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.

Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.

UU KPK hasil revisi sudah resmi diundangkan hari ini. Di tengah penolakan UU KPK ini, Perppu belum juga diterbitkan Jokowi, bagaimana nasib KPK ke depan?

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis akan berlaku mulai hari ini, 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Mahasiswa Yogya menggelar aksi demo menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tugu Pal Putih Yogyakarta, pada Rabu (16/10/2019) siang.

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kebingungan ketika mendengar harapan pemerintahan Jokowi yang ingin meminimalisir OTT KPK.

Para ahli hukum mengatakan sebaiknya Jokowi mengeluarkan perppu ketimbang mengupayakan legislative review. Salah satu alasannya adalah perkara waktu.

Politikus Gerindra berharap Jokowi juga membicarakan Perppu KPK dengan partai oposisi.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.

Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Mahasiswa menganggap revisi UU KPK hanya melemahkan lembaga antirasuah itu.

Selama proses pemilihan Capim KPK, beberapa informasi terkait calon pimpinan tidak semuanya dibuka.

DPR hanya butuh 15 hari untuk merevisi UU KPK, yang, bagi aktivis, adalah upaya sistematis melemahkan pemberantasan korupsi.

Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Visi-misinya tak ada yang benar-benar baru.