Indeks Pelemahan Kpk

Ketua KPK Agus Rahardjo buka suara atas tudingan adanya kelompok "Taliban" untuk mendiskreditkan lembaganya.

Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah ada skema pengembalian mandat dalam mekanisme penolakan usai terpilihnya ketua baru di KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan sejumlah massa yang dibayar ketika menggelar demonstrasi di kantor KPK.

Novel Baswedan menduga isu Taliban di KPK digunakan untuk memecah internal KPK.

Wadah pegawai KPK sebagai ujung tombak perlawanan terhadap pelemahan KPK.

Pelemahan KPK dinilai telah menyalahi amanah reformasi dan konstitusi.

Partai Gerindra menyatakan menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dewan Pengawas KPK, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp18,2 miliar saat ia menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK yang melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2019.

KPK menyatakan akan tetap bekerja meskipun calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etik, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?

DPR terus mencecar Capim KPK dengan materi pertanyaan revisi UU KPK. Bagi pengamat, itu adalah upaya DPR "mengunci" KPK sejak awal.

AJI melihat ada 21 pasal yang berupaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK dan meminta Presiden Jokowi tidak ikut mengebiri lembaga antirasuah.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai serangan-serangan tajam yang dilakukan DPR ke KPK sebagai bentuk kekesalan karena banyak kolega-kolega mereka yang ditangkap.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai pelemahan KPK bisa terjadi saat seleksi capim KPK tidak menyaring orang-orang yang benar-benar memiliki integritas.

Sejumlah lembaga umat beragama berharap Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti rencana revisi UU KPK dengan tidak mengirim surat presiden (Supres) kepada DPR.

Selama pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski sempat ditunda pembahasannya sejak 2015, setidaknya ada tiga draf revisi UU KPK yang sempat muncul.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelemahan kelembagaan KPK belakangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Komisioner KPK menilai penambahan anggaran KPK lebih dibutuhkan ketimbang revisi UU KPK 

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.