Indeks Pelemahan Kpk

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Pegawai KPK membagikan bunga kepada warga yang ada di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta untuk mengetuk Presiden Jokowi agar tak merespons Revisi UU KPK.

Mantan Plt Ketua KPK membantah pernah mengusulkan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

Pegawai KPK berharap Jokowi bertindak seperti kepala negara yang berkomitmen memberantas korupsi, bukan sebaliknya.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menduga revisi UU KPK ini sangat jelas bertujuan untuk melemahkan, bahkan menghancurkan komisi antirasuah.

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya ada sembilan poin dalam isi revisi UU KPK yang dinilai bermasalah.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut KPK sedang di ujung tanduk karena Revisi UU KPK melemahkan KPK.

Sejarah upaya pelemahan KPK bermula pada 2009 dalam kasus cicak vs buaya dan terus berlangsung hingga kini.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

2016 merupakan tahun terbanyak KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, hingga eksekusi.

PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS menolak perpanjangan masa kerja pansus

Asrul Sani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menunda penanganan kasus korupsi dengan dalih kasusnya belum selesai (inkracht).

Pemeriksaan untuk Aris Budiman berpusat pada isi e-mail antara Aris dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan, pemeriksaan dalam persidangan Miryam S. Haryani, dan kehadirannya di Pansus Hak Angket KPK.

Prasetyo menerangkan bahwa pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI ditafsirkan berbeda oleh banyak pihak.

Prasetyo sebelumnya membandingkan kewenangan KPK dengan kewenangan biro antikorupsi di Singapura dan Malaysia.

Agun Gunanjar menginginkan pro dan kontra kinerja Pansus Hak Angket KPK disudahi. Ketua Pansus Hak Angket itu berharap dapat bicara baik-baik terkait 11 rekomendasi Pansus dengan KPK.

Pimpinan dan anggota pansus terdiri dari fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat pelemahan KPK sebagai pengkhianatan atas salah satu tujuan Reformasi: menghilangkan KKN.