Indeks Pelemahan Kpk

Kapolri harusnya bisa lebih menegaskan kepada anak buahnya di kepolisian agar tidak melanjutkan perseteruan dengan KPK yang bisa berpengaruh pada proses pemberantasan korupsi.

Jokowi mengatakan korupsi merupakan salah satu penyebab utama tergerusnya daya saing Indonesia. Padahal daya saing merupakan faktor kunci untuk membuat Indonesia maju.

Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK.

Jaksa Agung HM Prasetyo membela Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan Pansus ini tidak sedang berupaya melemahkan Komisi Antirasuah.

Sejumlah aktivis mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap politik tegas membela KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh DPR RI melalui Pansus Hak Angket. Para aktivis curiga Jokowi masih diam sebab disandera oligarki parpol.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan dukungan organisasinya ke KPK untuk terus serius memberantas korupsi. Dia menilai saat ini ada upaya untuk mengeroyok dan melemahkan KPK.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.

"Keterlibatan anggota DPR dalam kasus e-KTP konteksnya dengan hak angket saya pikir ini (karena) belum paham betul makna dari benturan kepentingan," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana.

Hasil audiensi menyatakan, Iluni UI badan hukum mendukung penuh usaha pansus hak angket dalam pengawasan KPK.

Iluni UI dan ITB memprotes perkataan Masinton yang dirasa malah memihak koruptor.

Masinton tersulut ketika Pansus Hak Angket, dituding oleh perwakilan Iluni UI dan ITB, hanya ingin melemahkan dan membuat KPK kehilangan kekuatan.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengibaratkan KPK seperti pemain sepak bola asing yang didatangkan dari liga asing.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak bermaksud melecehkan lembaga DPR RI karena menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikapi pembentukan Pansus Hak Angket di DPR RI saat ini.

Presiden mewanti-wanti kepada semua pihak untuk tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung Fraksi PDI Perjuangan menjadi pemimpin Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Ada satu anggota Fraksi PKB yang ikut mengusulkan hak angket. Cak Imin menyatakan itu menjadi hak individu karena saat itu belum ada keputusan resmi dari Fraksi PKB.

ICW menyarankan kepada KPK tidak perlu hadir atau memenuhi panggilan terkait hak angket yang diajukan oleh DPR.

Pimpinan KPK menyatakan revisi UU KPK belum mendesak dilakukan karena kinerja komisi antirasuah masih efektif. Pimpinan KPK malah khawatir revisi UU KPK menjadi pintu masuk melumpuhkan gerakan antikorupsi. 

Upaya melemahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum perkara korupsi kembali terasa, di tengah proses hukum skandal mega korupsi e-KTP yang sedang bergulir. Persoalan ini bukan terjadi kali ini saja.