Jokowi Tegaskan Tolak Pelemahan KPK di Depan Anggota DPR

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI dan DPD RI. Jokowi menyatakan pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan KPK.

“Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK,” kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Jokowi mengatakan korupsi merupakan salah satu penyebab utama tergerusnya daya saing Indonesia. Padahal daya saing merupakan faktor kunci untuk membuat Indonesia maju diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. “Ini (korupsi) musuh kita bersama,” ujar Jokowi.

Tidak cuma memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, Jokowi mengklaim pemerintahannya juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Ia berterimakasih kepada DPR yang telah menyetujui Perppu tersebut.

Jokowi percaya Perppu yang ia keluarkan akan semakin memperkokoh APBN Indonesia. Ini karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI),” ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengklaim tahun 2017 sebagai tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun ketiga Kabinet Kerja, pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, demikian ungkap Jokowi.

"Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata," kata Presiden.