Indeks Partai Politik

Sebanyak 14 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dinyatakan lengkap oleh KPU.

Kemenangan Sebastian Kurz di Austria menandai Eropa yang mulai cenderung belok kanan.

Politik itu (katanya) dinamis. Yang semula kawan bisa jadi lawan. Yang semula mencibir, kelak bisa menyanjung tinggi.

Partai Golkar mendatangi KPU dan membawa berkas pendaftaran untuk maju sebagai peserta di Pemilu 2019 mendatang.

Anies-Sandiaga harus bisa menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Jakarta.

Partai Berkarya, yang dibina oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, mendaftar menjadi peserta pemilihan umum ke KPU dengan target lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Partai Nasdem memiliki dua target utama dalam Pemilu 2019, yakni memperoleh dua digit perolehan suara 2019, serta memenangkan pilpres dengan mendukung Jokowi sebagai capres.

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyatakan telah ada pergantian jabatan Yorrys sebagai Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Golkar.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan susunan Dewan Pengurus Pusat ini sudah sesuai prosedur.

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo mengatakan 2018 partainya mulai aktif dalam pilkada.

Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dipreteli untuk mengatur konten frekuensi publik yang sehat.

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.

Pertemuan tim bidang pencegahan KPK dengan pengurus pusat Partai Demokrat & Nasdem hari ini membahas mengenai politik yang berintegritas.

Giring mengaku kerap membicarakan Indonesia dengan ayahnya, seorang wartawan kepresidenan.

Vokalis band Nidji Giring Ganesha mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Rabu (6/9/2017).

Pemerintah menyetujui kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara.

KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.

FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

FORMAPPI menilai kenaikan dana parpol bukan jaminan akan bebas korupsi. Perlu pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya.

PSI menampung masukan publik dalam menentukan bakal calon legislatif