Indeks Partai Politik

Emrus menyarankan elit Hanura segera bertemu dan selesaikan konflik.

Menurut Ketum PSI Grace Natalie, kalau ingin melihat politik yang bersih, publik harus ikut membiayai partai sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

JPPR menilai independensi KPU dipertaruhkan dalam pelaksanaan amanat Putusan MK soal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019.

Pemerintah diminta untuk mendukung kinerja KPU dan menerima konsekuensi atas putusan MK.

Menurut Wiranto, konflik antarkader yang dialami Hanura harus segera diselesaikan dan dicari tahu penyebab atau sumber konflik tersebut.

"Parpol lama kan sudah selesai dengan model Sipol yang sembilan poin itu, mulai alamat, keterwakilan perempuan, kantor; sudah detil semua jadi tidak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) diminta lebih bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas partai sehingga mampu memperoleh hasil maksimal di Pemilu 2019.

Tidak sedikit parpol yang berdalih dengan menyebut uang mahar sebagai dana sumbangan.

KPU akan umumkan nama-nama parpol peserta pemilu 2019 pada 17 Februari mendatang.

Hadar menilai pilkada dengan satu calon merupakan bentuk ketidaksiapan partai politik.

Dilema klasik PKS: setia pada jalur dakwah atau berkompromi?

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, pendaftaran laporan harta kekayaan harus dilakukan pasangan calon saat mendaftar menjadi calon kepala daerah dan wakilnya.

Perwira aktif yang dicalonkan parpol pada Pilkada 2018 berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan memakai sumber daya otoritasnya.

Pernyataan Megawati menunjukan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan yang tidak melulu harmonis.

Hingga hari kerja terakhir sebelum masa pendaftaran dibuka KPU, nama-nama kandidat kepala daerah di tiga provinsi tersebut belum dapat dipastikan seutuhnya.

"Hal ini penting, selain untuk menjaga netralitas kedua institusi negara, juga agar tidak mencederai proses demokrasi," ujar Anggota Divisi Monitoring KIPP Uthe Pellu.

Dari 14 parpol yang menyampaikan hasil perbaikan verifikasi administrasi, KPU memutuskan 12 parpol lolos ke tahap selanjutnya yakni verifikasi faktual.

Ketiga hal tersebut adalah meninggal dunia, telah divonis hukum yang memiliki kekuatan tetap dan telah diberhentikan dari partai.

Kekuasaan membuat para pejabat laki-laki bertindak semena-mena kepada perempuan.

Meski berbeda platform dan belum lama ini bertarung keras di Jakarta, PKS dan PDIP disebut-sebut bakal berkoalisi untuk Pilgub 2018 di Jabar.