tirto.id - “Ketika saya jadikan Pak Jokowi [sebagai presiden], orang seperti tidak mau tahu Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. [Mereka] lupa saya punya tandatangan Pak Jokowi [kalau] dia adalah petugas partai.”
Kalimat itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri pada Minggu (7/1) saat mengumumkan enam pasang calon kepala daerah di Pilkada 2018. Menyebut Jokowi sebagai petugas partai bukan baru sekarang dilakukan Megawati. Pernyataan serupa pernah ia sampaikan pada hari terakhir kampanye pemilu legislatif di Stadion Trikoyo, Klaten pada 5 April 2014 dan saat deklarasi pencapresan Jokowi di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung bersama PKB dan Nasdem pada 14 Mei 2014.
Kemenangan Jokowi atas Prabowo di Pemilu Presiden 2014 tidak serta membuat Megawati berhenti mengungkit perkara "petugas partai". Saat memberi sambutan pembukaan sekolah calon kepada daerah PDI Perjuangan di Depok Jawa Barat pada 21 Juli 2015 dan pada 6 September 2016 ia kembali mengulang pernyataan Jokowi sebagai petugas partai.
Pengamat komunikasi politik Heri Budianto menilai pernyataan Megawati merepresentasikan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan yang tidak melulu harmonis. Hal ini terjadi karena Jokowi sebagai presiden tidak melulu memenuhi keinginan politik PDI Perjuangan. Keinginan itu, menurut Heri, misalnya terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, susunan kabinet yang kurang mengakomodir kader PDI Perjuangan, dan keengganan Jokowi mengganti Rini Soemarno sebagai menteri.
“Dinamika politik Jokowi dengan PDIP, kan, naik turun. Karena selama ini sebagai petugas partai dan kader PDIP tidak semua keinginan politik PDIP diikuti Jokowi dalam tata pemerintahan,” kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini kepada Tirto, Senin (8/1).
Heri melihat Megawati hendak menegaskan kembali posisi politik antara ia dengan Jokowi. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ialah pemegang otoritas tertinggi partai sementara sebagai petugas partai Jokowi mestinya patuh.
“Artinya ketum adalah orang yang memiliki kewenangan tertinggi. Kalau petugas partai tunduk kepada Ketum, dong,” ujarnya.
Kendati begitu, Heri menilai pernyataan Megawati tidak berarti mesti dimaknai secara negatif. Menurutnya pernyataan Jokowi petugas partai bisa saja dimaknai sebagai upaya Megawati mengingatkan publik tentang keberhasilannya memimpin partai.
“Megawati ingin sampaikan kepada publik bahwa sebagai Ketum dia beri ruang kepada orang untuk bertarung di daerah. Jangan kan itu, presiden pun diberi ruang,” kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute ini.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez memaknai pernyataan Megawati sebagai upaya mengingatkan publik atas peran-peran PDI Perjuangan terhadap Jokowi.
“[Mengingatkan] bahwa PDIP punya saham luar biasa atas terpilihnya Jokowi,” ujar Arya.
Meski begitu, Arya menilai pernyataan itu tidak patut. Sebab, menurutnya, PDI Perjuangan bukan satu-satunya partai yang mendukung pencapresan Jokowi. Jokowi maju dalam Pilpres juga didukung oleh Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Apalagi, kata Arya, saat ini Jokowi sudah berposisi sebagai presiden dan kepala negara.
“Sebutan sebagai petugas partai dengan posisi Jokowi sebagai presiden mendegradasi posisi presiden karena dia dipilih oleh rakyat. Kecuali presiden dipilih DPR, itu lain cerita,” kata Arya. “Kandidat terpilih tidak merepresentasikan partai atau golongan tertentu tapi milik semua bangsa.”
Arya mengingatkan Megawati sebaiknya menghindari pernyataan Jokowi sebagai petugas partai. Sebab pernyataan itu justru bisa menjadi bumerang bagi citra PDI Perjuangan.
“Meskipun jokowi adalah kader, penggunaan istilah kader lebih halus ketimbang petugas. Lebih enak didengar dari sisi komunikasi,” katanya.
Terlepas dari beragam tafsir dan pemaknaan politik itu, Megawati dalam pernyataan selanjutnya menyatakan dirinya siap membuka tandatangan Jokowi yang berisi pengakuan diri sebagai petugas partai. Menurutnya tandatangan itu merupakan bagian dari konstitusi partai.
“Tandatangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi, kan, tidak pernah saya beber-beber. Hanya kalau suatu waktu pembullyan kepada saya sudah kelewatan, baru saya akan katakan ini adalah konstitusi partai,” ujar Megawati.
