Indeks Partai Golkar

DPD Partai Golkar diminta untuk menaati hasil rapat pleno terkait digelar atau tidaknya Munaslub usai praperadilan Setya Novanto.

DPD 1 Partai Golkar akan mendesak kepada DPP untuk segera menggelar Munaslub dalam pertemuan pada Sabtu (25/11/2017) malam nanti.

Idrus Marham optimistis pertemuan pimpinan pusat partainya dengan semua ketua DPD I Golkar, yang membahas keputusan Rapat Pleno soal status Setya Novanto, pada Sabtu besok, tak berujung ke desakan Munaslub.

DPP Golkar akan mengumpulkan semua perwakilan DPD I dari seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan hasil rapat pleno 21 November lalu, pada Sabtu besok.

Beberapa tokoh senior Golkar mendukung usulan DPD I yang menginginkan menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang saat ini tengah terjerat kasus korupsi e-KTP.

''Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Desakan agar DPP Partai Golkar segera menggelar Munaslub disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Ketua DPD Golkar Jabar itu menilai partainya perlu segera diselamatkan.

Komarudin menilai Emil sebagai seorang yang telah mengikuti sekolah kaderisasi dan sekolah kepemimpinan kepala daerah tidak beretika ketika berpindah partai hanya karena kepentingan jabatan

"Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Ade Komarudin menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar

Akom menyatakan bahwa dirinya memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham dengan didampingi oleh sejumlah pengurus DPP Golkar lainnya.

Khofifah akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim dan surat pengunduran diri dari Kabinet Kerja.

Khofifah berharap sinergi partai pengusung dapat memperkuat dukungan bagi dirinya dan Emil di Pilgub Jatim mendatang.

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

Hasil rapat pleno Partai Golkar menyatakan posisi Novanto sebagai ketua DPR menunggu sampai adanya keputusan praperadilan.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Mahyudin menyatakan jabatan Plt ketua umum hanya mengawal sementara kepengurusan Partai Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan Novanto.