tirto.id - Koalisi Masyarakat Sipil gabungan sejumlah organisasi dan individu pemerhati isu pemilihan Ketua DPR baru, yang menggantikan posisi Setya Novanto, mendesak figur yang terpilih harus bersih dan mendukung pemberantasan korupsi.
Di kalangan anggota koalisi terdapat dua wacana skenario untuk mendorong pemilihan Ketua DPR baru yang bersih sekaligus mendukung pemberantasan korupsi.
Saat ini, terdapat 3 nama kader Golkar yang digadang-gadang menjadi pengganti Setya Novanto di DPR meskipun partai ini belum menentukan pilihannya. Ketiganya ialah Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Koalisi Masyarakat Sipil menilai dari ketiga nama itu Agus Gumiwang merupakan pilihan terbaik.
Anggota Koalisi, pakar pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengakui sulit untuk memilih mana yang terbaik di antara 3 kader Golkar itu. Tapi, menurut dia, Agus Gumiwang merupakan kader Golkar yang belum pernah tersangkut kasus hukum, khususnya korupsi.
"Kalau melihat sepak terjang dari ketiga itu, yang kelihatannya yang belum punya kasus atau permasalahan hukum, Agus Gumiwang," kata Fickar di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).
Fickar menilai Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin memiliki catatan kurang baik lantaran pernah berurusan dengan penegak hukum. Bambang pernah dipanggil oleh KPK untuk pemeriksaan kasus korupsi e-KTP. Ia juga terlibat dalam Pansus Hak Angket KPK.
Ia juga menilai nama Aziz tidak betul-betul bersih. Sebab, namanya pernah disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan di Jakarta Timur. Penyelidikan kasus ini tercatat pernah dibuka oleh KPK pada awal 2014 lalu. Aziz juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi meringankan bagi Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP.
"Dari 3 nama itu, yang belum pernah dipanggil penegak hukum, Agus Gumiwang," kata Fickar.
Akan tetapi, anggota Koalisi lainnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw menilai tidak ada yang layak menjabat Ketua DPR dari ketiga nama itu. Menurut Jeirry, asal usul pengusungan 3 nama itu tidak jelas.
"Saya kira nama-nama yang muncul ini belum teruji di publik, dimunculkan lewat sebuah mekanisme politik yang tidak melibatkan publik sama sekali," kata Jeirry.
Ia memang mempertanyakan sikap Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) terhadap pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, sikap Agus Gumiwang terhadap pemberantasan korupsi, menurut dia, juga tidak jelas.
Jeirry justru mengusulkan ada kocok ulang pimpinan DPR untuk memilih unsur pemimpin dewan yang ideal. "Kenapa enggak dikembalikan sesuai dengan undang-undang (UU MD3 sebelum DPR periode 2014-2019). Jadi kocok ulang dan diberikan haknya kepada partai pemenang pemilu sebagaimana terjadi di DPR sebelumnya (2009-2014)," kata Jeirry.
Jeirry mengusulkan hal ini karena menilai para wakil ketua DPR sekarang tidak menunjukkan sikap yang mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami berharap ini momentum untuk memperbaiki DPR dan itu didorong oleh ketua yang akan dipilih nanti, tapi catatannya kalau ketuanya baik, tapi 4 wakil ketuanya seperti sekarang, saya pikir repot juga," kata Jeirry. "Yang jauh lebih rasional (untuk perbaikan DPR) menurut saya kocok ulang saja."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom
