tirto.id - Partai Golkar memberikan syarat utama bagi partai politik yang hendak berkoalisi dengan mereka di Pilkada 2018 Jawa Barat. Persyaratan yang diajukan adalah, menjadikan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur.
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid menyatakan, Dedi berpeluang menjadi bakal cagub atau cawagub yang disandingkan dengan kandidat dari parpol-parpol lain. Menurutnya, Golkar membuka pintu lebar-lebar untuk peluang koalisi di Jawa Barat, baik dengan Partai Demokrat, Hanura, maupun PDI Perjuangan.
"Kalau Ridwan Kamil masih mau dengan Golkar, catatannya Dedi yang menjadi wakilnya. Tapi kalau tidak mau maka Dedi Mulyadi dalam waktu sisa-sisa ini sampai awal Januari dikasih kesempatan menjalin komunikasi untuk mendapatkan pasangan, Dedi (calon) gubernurnya atau wakil gubernurnya, atau simulasi yang lain," ujar Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (21/12).
Menurut Nusron, posisi Dedi sebagai bakal cagub atau cawagub tak bisa ditawar lagi. Hal itu harus dipenuhi oleh partai apapun yang hendak berkoalisi dengan Golkar.
Ia menyatakan, ada dua opsi pencalonan yang dimiliki Golkar untuk Pilkada 2018 Jawa Barat. Pertama, Golkar berkoalisi dengan Demokrat mengusung pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi atau sebaliknya. Pilihan kedua, Dedi disandingkan dengan bakal calon dari PDIP.
"Belum ada keputusan, dinamika yang ada ini kan kita tidak bisa paksakan kehendak. Kita paksakan kalau tidak ada pasangan bagaimana?" ujarnya.
Nusron memastikan nama kandidat kepala daerah yang diusung Golkar pada Pilkada 2018 Jawa Barat akan diputuskan sebelum masa pendaftaran dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum, 8 Januari 2018. Menurutnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) juga masih berpeluang mendapat dukungan Golkar. Namun, syaratnya Emil harus menjadikan Dedi sebagai bakal cawagub.
"Intinya kita ingin mengamankan Dedi Mulyadi kan supaya mesin partai ini berjalan. Kita ingin menyelamatkan Partai Golkar dan masalah kewibawaan Partai Golkar," katanya.
Pada kesempatan terpisah, Walikota Bandung Ridwan Kamil atau Emil telah mengungkap kekecewaannya lantaran Golkar mencabut dukungan untuk Pilkada 2018 Jawa Barat. Padahal, ia pernah melanggar satupun kesepakatan dengan partai beringin.
“Kalau batas waktu, kan DPP [Golkar] meminta saya untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Jadi wajar kalau agak molor," kata Emil di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Sementara Dedi Mulyadi menyatakan, pencabutan dukungan terhadap Emil merupakan bentuk koreksi atas keputusan Golkar yang terburu-buru. Menurut dia, keputusan dukungan itu tidak melalui proses musyawarah terlebih dahulu.
"Kan keputusan itu semestinya dibicarakan dulu bener enggak sih mau pasangan gitu loh jangan keputusan diberikan, kemudian tidak ada kesepakatan tertulis tentang pasangan," kata Dedi.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto
