Indeks Partai Demokrat

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pencapaian kepemimpinannya selama 10 tahun menjabat Presiden RI merupakan data dan fakta yang tidak mengada-ada.

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Edi Indrizal menilai langkah yang diambil Partai Demokrat untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono (Ani) sebagai calon presiden 2019 sebagai upaya membangun dinasti.

Saan Mustopa telah resmi angkat kaki dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat.

Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para petinggi Partai Demokrat berkeliling Pulau Jawa dalam agenda bertajuk “SBY Tour de Java”. Program ini digagas sebagai salah satu cara untuk mendukung Partai Demokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017 dan 2018 mendatang.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meyakini bahwa Gubernur DKI Jakarta incumbent, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 nanti. Tokoh politik yang juga dikenal sebagai advokat ini menilai calon-calon lain akan sangat berat menggeser posisi Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?

Dinamika tentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak revisi UU KPK.