Aturan baru Kementerian Keuangan tentang akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan dinilai masih memiliki celah dan kurang pas. Salah satunya batas saldo minimal yang ditetapkan Rp200 juta dianggap terlalu rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan data sekitar 2,3 juta nasabah perbankan Indonesia wajib dilaporkan terkait dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken peraturan turunan pertama terkait pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menampung masukan dari Komisi XI DPR RI mengenai Perppu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan.
Lembaga perpajakan akan mendapatkan akses data nasabah sektor keuangan sebagai konsekuensi dari Automatic Exchange of Information/AEOI. Sanksi siap menanti bagi mereka yang tak patuh, bagaimana bila aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melanggar?
Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat dilakukan secara langsung, serta tidak membutuhkan masa transisi.
Rajamohanan divonis 3 tahun penjara. Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia ini terbukti menyuap Handang Soekarno sebesar Rp1,9 miliar. Suap diberikan Rajamohanan agar pejabat di Dirjen pajak itu membereskan masalah pajak PT EKP.
Sri Mulyani melarang pegawai pajak menemui wajib pajak di luar kantor. Alasannya tidak bisa dimonitoring dan membuka kemungkinan laku kecurangan pajak.
India punya Mahatma Gandhi, yang melawan pemerintah kolonial Inggris tanpa kekerasan. Di Indonesia ada Samin, petani yang melawan pemerintah kolonial Belanda dengan menolak bayar pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meyakini Google Indonesia akan segera merampungkan penunggakan pembayaran pajak paling lambat hingga April 2017.
Presiden Joko Widodo akan segera meneken Perppu Kerahasiaan Perbankan. Perppu ini dinilai penting untuk bisa ambil bagian dari sistem pertukaran data otomatis keuangan antarnegara. Dari situ Indonesia bisa mengakses data kekayaan seseorang di dalam dan luar negeri.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan telah memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Google dan meminta klarifikasi atas hasil temuan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan siap memburu para konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dilakukan pemerintah melalui program "tax amnesty".