tirto.id - Presiden Joko Widodo memberi sinyal angka defisit Indonesia akan melebar dalam APBN Perubahan 2020. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat setelah melihat implikasi penanganan COVID-19 di Indonesia.
"Saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan COVID-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," kata Jokowi dalam rapat terbatas secara daring, Rabu (3/6/2020).
Jokowi pun memerintahkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk melakukan kalkulasi secara detail dan matang tentang risiko fiskal Indonesia di masa depan. Ia ingin APBN Perubahan 2020 tetap memenuhi asas terbuka dan transparan.
"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel," kata Jokowi.
Pandemi COVID-19 membuat anggaran negara semakin kritis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2020 akan mencapai 1.028,5 triliun atau 6,27% dari PDB. Angka ini jauh lebih besar ketimbang hitung-hitungan semula di angka Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB.
Angka defisit dikalkulasikan karena penerimaan negara yang berkurang menjadi Rp1.760,9 triliun. Ini merupakan konsekuensi dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti relaksasi pembayaran pajak, dan terhentinya sejumlah bisnis yang berdampak pada penerimaan negara dari pajak.
Sementara dari sisi pengeluaran diperkirakan naik menjadi Rp2.720,1 triliun. Kenaikan pengeluaran karena pemerintah harus memberikan bantuan sosial, dan juga pemberian kompensasi bagi PLN dan Pertamina.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
