Indeks Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa uang tebusan amnesti pajak Indonesia paling tinggi daripada negara-negara lain. Dengan ini, upaya reformasi sistem perpajakan diharapkan dapat berjalan baik.

Dana tebusan amnesti pajak hingga Rabu (28/9/2016) siang baru mencapai Rp54,3 triliun atau sekitar 32,9 persen dari target Rp165 triliun. Padahal, dana tebusan ini diharapkan bisa menambal defisit APBN-P 2016. Bagaimana cara pemerintah menyiasati defisit ini?

Satu per satu para pengusaha kakap menunjukkan batang hidungnya secara terang-terangan mengikuti program amnesti pajak. Presiden Jokowi menyebut amnesti pajak salah satu yang tersukses di dunia terutama dari jumlah harta yang dideklarasikan. Namun, untuk repatriasi, hasilnya masih sangat minim. Artinya, niatan awal amnesti pajak untuk menarik dana dari luar negeri belum bisa disebut sukses.

Google dikejar-kejar otoritas pajak di banyak negara, termasuk di negara asalnya, Amerika Serikat. Kejar-kejaran ini bukan hal baru, ia adalah lagu lama yang kembali didendangkan. Dan bukan hanya Google yang seharusnya dikejar.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Google harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia, jika raksasa internet tersebut tidak melunasi sesuai ketentuan maka akan diperkarakan di peradilan pajak.

Bos Mahaka Grup Erick Thohir dan Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir (Boy Thohir) mendeklarasikan diri ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadapi dilema. Di satu sisi, target penerimaan negara bukan pajaknya dipatok tinggi. Di sisi lain, ia terus diminta menurunkan pungutan oleh para pelaku industri.

Petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Menteng membongkar papan reklame restoran cepat saji di kawasan Hotel Ibis, Cikini, Jakarta karena tidak membayar pajak.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak Pemerintah Sumsel melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun dan menargetkan penerimaan dari sektor ini sebesar 300 miliar.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak tanah atau bangunan.

Sektor pajak adalah penyumbang terbesar pada pendapatan negara. Sehingga rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan berisiko terhadap penerimaan pajak lebih dalam. Padahal tahun ini pemerintah sedang dihadapkan dengan penerimaan pajak yang turun.

Hasil riset dari DBS Group Research memproyeksikan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau rasio pajak bisa mencapai 11,5 persen apabila target penerimaan amnesti pajak terpenuhi.

Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016. Langkah ini merupakan antisipasi dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tidak mencapai target. Bolong penerimaan diperkirakan lebih dari Rp200 triliun. Bagaimana bisa?

Jokowi juga mengatakan saat ini DPR juga telah mendukung langkah pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak seperti mulusnya pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Presiden menjelaskan dia telah memiliki data para pengusaha yang menyimpan dana di luar negeri.

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Pemerintah telah menunjuk 18 bank persepsi khusus untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Empat di antaranya merupakan bank asing. Mengapa harus melibatkan bank asing?

Pemerintah Afrika Selatan sukses menjalankan kebijakan tax amnesty di negerinya. Sementara Argentina, Chili dan Kolumbia gagal. Pemerintahan Jokowi dituntut melakukan reformasi perpajakan.

Apindo menilai kebijakan tax amnesty dapat mendorong perkembangan industri lokal, sebab dengan adanya tax amnesty ini, maka kredit untuk sektor riil akan bergulir lebih kencang seiring dengan ketersediaan dana yang lebih besar.

Pada acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (21/7/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan amnesti pajak menunjukkan bahwa negara mencintai para pengusahanya.