Indeks Ott Kpk

Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo merupakan pengembangan perkara dari OTT terhadap bupati.

Selain Sugiri Sancoko, KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka di tiga klaster perkara suap yang terjadi di lingkungan pemerintah Ponorogo.

PDIP tetap menjunjung tinggi independesi KPK dalam memproses hukum kadernya, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

KPK masih belum dapat memberitahukan secara rinci mengenai jumlah uang yang telah disita dalam OTT Bupati Ponorogo.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dibawa bersama dengan enam orang lain yang juga terjaring dalam OTT KPK dan akan tiba di Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) pagi.

Fitroh menegaskan bahwa penyidik telah berhasil menangkap Sugiri dan menyatakan perkaranya terkait mutasi dan promosi jabatan di daerah.

Penyidik akan melakukan ekstraksi terhadap CCTV dan menganalisis sejumlah barang bukti yang telah disita dari rumah Abdul Wahid.

Budi menyebut, penetapan tersangka yang telah dilakukan juga sebagai pintu masuk KPK untuk menelusuri pihak lain yang ikut terlibat korupsi di Riau.

KPK akan secara berkala sampaikan perkembangan kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai transparansi proses hukum.

Tindakan pemerasan oleh Abdul Wahid dilakukan di tengah kondisi APBD Provinsi Riau yang sedang defisit hingga Rp3,5 triliun.

KPK menggandeng Kemendagri yang juga melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau.

KPK melihat adanya indikasi penerimaan uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan.

Dalam pertemuan dengan SKPD, KPK mengatakan bahwa Abdul Wahid akan akan mengevaluasi atau dimaknai diancam dimutasi apabila pejabat tidak patuh.

Asep mengatakan bahwa Gubernur Riau itu sempat sembunyi karena salah satu pejabat yang diajak janji bertemu tidak datang tepat waktu dan curiga ada OTT.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pemerasan dilakukan oleh Abdul Wahid sejak awal menjabat.

KPK menyebut, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta fee mencapai Rp7 M sebagai imbalan atas penambahan anggaran proyek dari Rp71,6 M menjadi Rp177,4 M.

KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Penyerahan uang juga sudah dilakukan sebelum KPK melakukan OTT di Riau.

Abdul Wahid sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak Selasa kemarin.

Gubernur Abdul Wahid, menjadi Kepala Daerah Riau ke-4 yang terjaring OTT KPK. Ini bisa jadi tanda bahaya dan indikasi budaya korupsi yang mengakar di sana.