Indeks Ott Kpk

Dua dari enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. 

OTT di Kalimantan Selatan oleh KPK terkait dengan dugaan suap menyuap pengadaan barang dan jasa.

Alexander Marwata mengatakan diduga orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin, turut ditanggap.

Meski telah membenarkan adanya OTT, KPK belum menjelaskan lebih lanjut identitas penyelenggara negara yang terjaring OTT tersebut.

Ghufron mengatakan saat ini penyidik KPK masih memeriksa pihak yang ditangkap.

Ali mengatakan, selain memeriksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK juga memeriksa tiga saksi lain.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK.

KPK melakukan penggeledahan untuk mengusut kasus pemotongan insentif ASN BPPD.

Berdasarkan data di ELHKPN KPK, harta kekayaan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor per 6 Maret 2023 mencapai Rp4.775.589.664.

Keterlibatan Bupati Sidoarjo pada kasus pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo masih diselidiki KPK.

Insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo yang dipotong oleh Siska Wati selaku Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo sebesar 10-30 persen. 

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang terkait kasus pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Suap berbentuk pemberian uang sebesar Rp551,5 juta dari Effendy Syahputra dan Fazar Syahputra kepada Erik Adtrada Ritonga.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga terkena OTT KPK pada Kamis (11/1/2024). Berikut ini profil Erik, asal partai, dan kasusnya.

Dalam LHKPN itu, Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga, memiliki kekayaan senilai Rp15 miliar. Ia tercatat tidak punya utang.

Ali Fikri membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Selain suap proyek infrastruktur, KPK temukan indikasi penerimaan setoran dari para ASN kepada Abdul Gani Kasuba dalam lelang jabatan.

Setoran ke Gubernur Maluku Utara dalam Operasi Tangkap Tangan KPK berasal dari suap lelang jabatan dan proyek infrastruktur.

Presiden Jokowi meminta agar semua jajaran menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Hal ini terkait OTT Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Biodata Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang kena OTT KPK. KPK menduga Abdul Ghani terlibat dalam jual beli jabatan serta barang dan jasa.