Indeks Ott Bpk-kemendes
Auditor BPK Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Suap Rp240 Juta
Rochmadi Saptogiri mengajukan nota keberatan atas dakwaan dirinya menerima suap Rp240 juta dari Kemendes.
Jaksa Mendakwa Auditor BPK Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar
Jaksa mengatakan bahwa perbuatan Rochmadi yang menerima gratifikasi berupa uang Rp3,5 miliar, harus dianggap sebagai tindakan suap.
Sidang Perdana Auditor BPK Ditunda karena Hakim Sakit
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri dan bawahannya, Ali Sadli, ditunda karena Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sakit.
Auditor BPK Jelaskan Isi Percakapannya dengan Fahri di Rutan
Tersangka penerima suap pejabat Kemendes PDTT, Auditor BPK Rochmadi Saptogiri menjelaskan isi pembicaraannya dengan Fahri Hamzah di Rutan.
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Opini Audit BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kemungkinan adanya indikasi jual beli opini audit BPK.
Upaya Partai Berebut Pengaruh lewat Pendamping Dana Desa
Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.
Para Pejabat Kemendes Suap Auditor BPK Pakai Duit Patungan
Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.
Sekjen KONI akan Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Kemendes-BPK
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka itu, yakni Sugito, Jarot Budi Prabowo, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.
Dua Tersangka Kasus Suap Kemendes PDTT akan Segera Disidang
KPK melimpahkan proses penyidikan ke penuntutan dua tersangka kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT 2016.
KPK Periksa Mendes-PDTT Eko Putro Terkait Kasus Suap BPK
Eko tidak merinci dirinya menjadi saksi siapa dalam pemeriksaan kali ini. Namun, ia mengatakan akan memaparkan lebih lanjut usai pemeriksaan KPK.
KPK Periksa Tiga Saksi Kasus OTT BPK dan Kemendes PDTT
Tiga saksi yang akan diperiksa, yakni Kasubtim 2 BPK RI Fitriyadi, Auditor BPK RI Andi Bonanganom, dan PNS BPK RI Sri Rahaju Pantjaningrum.
KPK Masih Telusuri Modus Lain Korupsi Suap Kemendes PDTT
KPK akan menelusuri terkait modus lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI soal pemberian opini WTP di Kemendes PDTT.
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Suap WTP di Kemendes PDTT
Febri menjelaskan bahwa KPK masih perlu menambah informasi sebanyak mungkin dari para saksi terkait proses yang terjadi di Kemendes PDTT.
KPK Periksa Sekjen Kemendes PDTT untuk Tersangka Sugito
KPK akan memeriksa Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di kementerian itu.
WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.
"Opini WTP dari BPK Tidak Menjamin Bebas Korupsi"
Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.
KPK Minta Fahri Hamzah Tak Ikut Campur di Kasus Suap BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.
Mendes Eko Siap Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
Eko menegaskan, sejak awal dirinya telah memakai program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya.
Pentingnya WTP BPK untuk Lembaga Pemerintah
Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.
Auditor BPK Dalam Pusaran Suap Predikat WTP
Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.