Indeks Ombudsman

Proyek Kota Baru Meikarta yang sempat mengundang polemik akan dibahas dalam diskusi terbuka oleh Ombudsman hari ini.

Dari empat lapas yang diinvestigasi, Ombudsman menemukan beberapa pelanggaran administrasi terkait permohonan pengurangan masa tahanan.

Ombudsman RI mengumumkan temuan tentang maladministrasi pelaksanaan eksekusi terpidana mati Humprey Ejike Jefferson.

Ombudsman RI dalami dugaan adanya maladministrasi dalam polemik beras Maknyuss.

Ombudsman RI mencermati terkait PT IBU yang membeli gabah lebih tinggi dari HPP dengan sebesar Rp4.900 per kilogram,dari sisi kemungkinan petani yang diuntungkan dengan pembelian tersebut.

PT KAI diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait penggusuran pedagang di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 di beberapa daerah masih mengalami beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Apa saja kendala yang dihadapi?

Tim melakukan peninjauan ke empat Kabupaten terkait adanya komplain mengenai manipulasi data zonasi di beberapa sekolah.

Ninik mengatakan bahwa negara belum mampu hadir secara penuh dalam pengusutan kasus serta melindungi korban KDRT.

Alamsyah mengatakan Kemenkeu dan BUMN memperbolehkan seluruh ASN-nya merangkap jabatan komisaris. Sementara Kemendagri dan Kemenpan RB tidak memperbolehkan.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerjunkan petugasnya untuk menyelidiki kebenaran laporan kebocoran soal USBN di Kabupaten Kudus.

Birokrasi pemerintah dan pelayanan publik adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Publik masih belum mendapatkan pelayanan yang prima dari para abdi pemerintahan. Rapor yang dibuat Ombudsman RI adalah buktinya.

Ombudsman merilis hasil survei yang menyatakan bahwa pelayanan publik masih belum berpihak sepenuhnya kepada publik.

Hasil survei Ombudsman RI terhadap kompetensi penyelenggara layanan pada kurun waktu Mei-Oktober 2017 menunjukkan sebanyak 78,41 persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Menurut Ombudsman, kepastian dalam pelayanan berhak diperoleh semua pelaku usaha di Indonesia. Kepastian ini merupakan indikator dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada investor.

Ombudsman RI Dr Laode Ida menilai, desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet sarat akan kepentingan politis. Padahal, berdasarkan survei dari Marketing Research Concultant, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi–JK sedang naik-naiknya.

Salah satu Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida mengatakan ada tiga lembaga penyelenggara pelayanan publik negara ini yang terburuk dalam memberikan layanan publik.