Indeks News

“Polri itu pelaksana UU, bukan juru tafsir UU. Putusan MK justru mengembalikan Polri ke marwah Polri yang sebenarnya.”

Ketika penggunaan batu bara menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran, pelanggarannya tak hanya administratif, tapi juga menyangkut hak asasi manusia.

Kasus penculikan anak yang berkaitan dengan TPPO makin sering teridentifikasi.

Wakapolri membeberkan sejumlah belum idealnya kinerja kepolisian. Hal ini bisa menjadi langkah baik untuk memulai proses perbaikan.

Berita aslinya tidak membahas soal pembagian uang Rp280 miliar pada Jokowi, melainkan peran adik dan ipar Sugiri dalam kasus korupsinya.

Data mengenai rendahnya kompetensi guru sudah tersedia dan dibahas bertahun-tahun, mulai dari hasil UKG hingga Uji Pengetahuan PPG.

Indonesia harus kaya dengan brand-brand kelas dunia, dan memberi diskon bukanlah cara membangun reputasi brand kelas dunia.

Pihak Bank Bengkulu menegaskan tidak pernah meminta biaya tambahan di luar ketentuan situs resmi mereka.

Berkaca dari MBG untuk pelajar, MBG untuk lansia dan difabel harus menerapkan manajemen keamanan pangan secara serius.

Sejumlah kasus melibatkan satwa naik ke permukaan beberapa waktu belakangan. Kasus itu soroti pentingnya kesejahteraan dan tata kelola lembaga konservasi.

Video yang beredar di media sosial adalah kejadian pada 8 September 2025 lalu, saat Purbaya diumumkan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

Perlawanan Tuan Rondahaim didorong oleh filosofi Hamoraon (kemakmuran), Hagabeon (keberlanjutan generasi), dan Hasangapon (kehormatan dan martabat).

Bagi Damar, skorsing ini bukan cerita soal dirinya semata, tapi menjadi preseden buruk bagi dunia gerakan di kampus.

Hakim mengingatkan: negara telah membangun mekanisme etik lewat Dewan Pers, dan mekanisme itu ada untuk digunakan.

Ia masih beraktivitas hingga Selasa (18/11/2025), berdasarkan unggahan di akun Instagram resminya.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Ledakan SMAN 72 semestinya menjadi alarm untuk penyelenggara negara, institusi pendidikan, hingga komunitas secara umum.

Berulangnya kasus bullying di sekolah jadi cerminan nyata kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Narasi soal aturan baru tilang 2026 dengan kenaikan denda sebanyak 150 persen telah dinyatakan tidak benar oleh Komdigi dan Divisi Humas Polri.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks.