Indeks Nasional

"Bisa partai, bisa non-partai, bisa profesional, bisa sipil, bisa [purnawirawan] TNI-Polri. Semuanya bisa," ujar Jokowi.

Nasdem menyarankan agar cawapres pendamping Jokowi berasal dari luar partai.

PDIP menyatakan koalisinya masih terus membahas nama-nama kandidat cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

"Pendek kata, Kiai Ma'ruf dipandang mampu menggaet suara umat Islam," kata Said.

Posisi Dirut PT Jakarta Propertindo sebelumnya diisi oleh Satya Heragandhi diganti Dwi Wahyu.

"Pilpres itu tentang kontestasi anak bangsa," kata TGB.

"Kami mendukung sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden," kata Bambang.

"Secara resmi belum (ke SBY), tapi kan semua bisa lihat sikap saya itu dalam pernyataan terbuka saya," kata TGB.

Pada tahun politik 2019 mendatang, Jokowi juga mengingatkan agar dalam memilih pemimpin hendaknya masyarakat melihat rekam jejak, kinerja, dan prestasinya.

Gerindra menegaskan tetap memprioritaskan untuk berkoalisi dengan PKS dan PAN guna mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019.

Jika Prabowo maju bersama Anies atau AHY, maka PKS akan menarik diri dan menganggap Prabowo tidak berpegang pada janjinya.

“Kita tetap masih mencalonkan Prabowo so far berpasangan dengan cawapres dari PKS. Itu nggak bisa ditawar-tawar,” kata Tifatul Sembiring.

Suara lawan Jokowi dalam Pemilu 2019 akan terpecah jika muncul lebih dari satu pasang kandidat di luar petahana.

Hasil survei LSI Denny JA menyimpulkan Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Tito Karnavian, dan Ma'ruf Amin dinilai sebagai kandidat cawapres pendamping Jokowi yang paling ideal.

Elektabilitas Jokowi setelah pilkada mencapai 49,30 persen.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika Anies Baswedan menjadi capres atau cawapres di 2019 sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Pembentukan poros ketiga dengan Demokrat pun tidak pernah masuk dalam agenda Partai Golkar.

Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar belum akan mengubah sikap apabila Airlangga tidak dijadikan wapres.

Partai Demokrat tak berani menyebut nama capres dan cawapres karena mereka tak mampu meraih ambang batas pencalonan presiden 20 persen sendirian.

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.