Indeks Mahkamah Konstitusi

Jokowi meminta Prabowo untuk melaporkan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau masyarakat protes ke jalan, itu adalah sah dan konstitusional, karena yang diprotes adalah kecurangan, itu bukan makar," tegas Fadli Zon.

TKN Jokowi-Maruf menilai pernyataan Prabowo aneh lantaran hanya menolak hasil pilpres, sementara pileg tidak dipermasalahkan.

ICW menilai putusan MK yang menolak uji materi pasal 87 ayat (4) huruf b UU seharusnya mendorong Kemendagri dan Kemenpan-RB segera memecat semua PNS yang terbukti korupsi. 

Jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia bertambah menjadi 225 orang. 

Putusan MK: bila diikuti dua paslon, pilpres hanya berlaku satu putaran dengan suara terbanyak yang berhak dilantik secara resmi oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pemilu serentak digadang-gadang memiliki banyak kelebihan, namun ternyata masih sulit untuk diwujudkan.

BPN siap mengajukan gugatan ke MK, jika KPU menyatakan Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres. Saat ini, BPN sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.

Mahfud menegaskan, sengketa Pemilu juga tidak bisa di bawa ke sidang internasional.

Amien Rais menyerukan "people power" apabila ada kecurangan pada Pemilu 2019. 

Amien Rais punya keterkaitan dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menjabat Ketua MPR periode 1999-2004.

Tjahjo Kumolo memastikan Suket yang akan digunakan pemilih di Pemilu 2019 adalah dokumen asli. 

Viryan memaparkan PKPU yang akan direvisi diantaranya PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Ditjen Dukcapil Kemendagri meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan rekam e-KTP untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

MK memutuskan jatah waktu untuk proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019 ditambah 12 jam. 

MK memutuskan batas waktu bagi pemilih yang ingin pindah lokasi TPS bisa diperlonggar menjadi paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan itu disertai sejumlah syarat.

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

KPU sudah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi putusan MK terhadap uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Salah satunya, menyiapkan draf aturan baru.