Indeks Mahkamah Konstitusi

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

PKS meminta angka presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen, namun menurut MK hal tersebut bukan ranah wewenang MK.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

PSHK merespons pernyataan Jubir MK Fajar Laksono soal gagasan tiga periode jabatan presiden terkait pasal 7 UUD 1945.

Kalau Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai cawapres maka harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.

Kedudukan PKS yang merupakan partai politik di parlemen dan ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pertanyaan para hakim MK.

ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mendesak pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang larangan penggunaan ganja untuk medis.

MK menilai penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan belum dikaji secara ilmiah dan mendalam. Hal ini juga menjadi kewenangan pembentuk UU.

Hakim konstitusi menilai permohonan pemohon terkait penggunaan narkotika golongan I tidak beralasan menurut hukum.

Hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan. Maka putusan MK merupakan bentuk hukum yang harus dimaknai sebagai paksaan yang wajib untuk ditaati.

Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.

Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

Mahkamah Konstitusi merespons aksi ibu yang mendorong penggunaan ganja medis bisa dilegalkan melalui uji materi UU Narkotika.

Santi ditemani anaknya, Pika dan suami, berjalan ke MK sambil membawa papan bertuliskan “Tolong, anakku butuh ganja medis.”

MK sebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.