Indeks Mahkamah Konstitusi

Menurut Yusril Ihza Mahendra, PBB satu-satunya partai yang berapa kali ikut pemilu tetapi tidak ikut membahas UU Pemilu.

Ketua MK Anwar Usman diminta tak ikut mengadili gugatan Perppu Ciptaker, alasannya dia merupakan ipar Jokowi. Pemohon khawatir putusan tidak objektif.

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

Nasdem menyebut perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tidak mewakili sikap partai.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

Mantan narapidana koruptor wajib mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana atas kasus korupsi.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa MK membiarkan keserampangan terjadi terkait pencopotan Aswanto dan pelantikan penggantinya ini.

Pihak Istana dan Mahkamah Konstitusi angkat bicara soal kontroversi pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi hari ini.

Guntur Hamzah mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Jokowi. Guntur akhirnya resmi menggantikan Aswanto yang dicopot DPR.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Guntur Hamzah merupakan Sekretaris Jenderal MK. Kini ia akan menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Peneliti PSHK menilai pencopotan Aswanto oleh DPR sebagai pelanggaran hukum dan independensi peradilan.

peneliti PSHK menilai secara normatif, pemberhentian Aswanto cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan.