Masuk tirto.idIndeks Mahkamah Konstitusi
8 Fraksi DPR Wanti-wanti MK jika Putusan Sistem Pemilu Berubah
Delapan Fraksi DPR RI pendukung sistem pemilu proporsional terbuka menanggapi isu bocornya putusan MK soal sistem pemilu tertutup.
Soal Sistem Pemilu Tertutup, Anies: Tanda Kemunduran Demokrasi
Anies mengatakan penerapan sistem dengan proporsional terbuka selama ini menunjukkan demokrasi di Indonesia sudah maju.
8 Fraksi DPR Pro Pemilu Terbuka akan Respons Pernyataan Denny
Perwakilan delapan fraksi DPR pendukung sistem proporsional terbuka akan melakukan konpers sore ini menanggapi pernyataan Denny Indrayana.
Soal Sistem Pemilu, KSP: Pemerintah Tak Ikut Campur Putusan MK
Pemerintah tidak akan mengambil sikap hingga putusan Mahkamah Konstitusi soal pelaksanaan pemilu diputus.
Pimpinan KPK Tunggu SK Jokowi soal Perpanjangan Masa Jabatan
Ghufron mengimbau semua pihak untuk patuh terhadap putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
DPR: MK Harus Investigasi Dugaan Bocornya Putusan Sistem Pemilu
Cak Imin meminta MK segera melakukan investigasi hingga tuntas benar tidaknya sudah ada putusan soal sistem pemilu menjadi proporsioanal tertutup.
MK Bantah Sudah Ada Pembahasan Putusan Gugatan Sistem Pemilu
Jubir MK Fajar Laksono memastikan belum ada pembahasan antar hakim konstitusi sehingga belum ada sebuah putusan terkait gugatan sistem pemilu.
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Era Firli Bahuri
Putusan MK soal masa jabatan KPK dinilai mestinya tidak bisa diberlakukan di era Firli Bahuri.
Kemenkeu Hormati Putusan MK Alihkan Pengadilan Pajak ke MA
Kemenkeu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan pengadilan pajak ke Mahkamah Konstitusi (MA).
MK Putuskan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Dialihkan ke MA
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pengadilan Pajak yang sebelumnya di Kemenkeu, menjadi wewenang penuh Mahkamah Agung.
Mahfud MD akan Kaji Putusan MK terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengkaji putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun dinilai tidak konstitusional dan tidak adil.
Selama 2022, Mahkamah Konstitusi Paling Banyak Uji UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa Undang-undang Pemilu menjadi undang-undang paling banyak diuji di persidangan.
Jokowi Singgung Kadang Tidak Sepakat dengan MK tapi Tetap Patuh
Jokowi mengakui pemerintah tidak selalu sepakat dengan putusan MK namun tetap patuh dan menghormatinya.
Singgung Soal Pemilu 2024, Jokowi Ingin MK Jadi Wasit yang Adil
Presiden Jokowi berharap agar MK bisa memberikan kualitas putusan yang baik pada saat pemilu serentak 2024.
May Day 2023, Partai Buruh Gugat Parliamentary Threshold ke MK
Partai Buruh tidak sendirian, mereka mengajak beberapa partai politik seperti Partai Gelora, Partai Ummat, Perindo, PBB, dan PKN.
Partai Buruh Bakal Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Partai Buruh akan mengajukan gugatan judicial review ke MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Sabtu (15/4/2023) mendatang.
Pimpinan DPR Imbau Penolak UU Ciptaker Ajukan Gugatan ke MK
Dasco berharap pihak yang menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja bisa menggunakan hak konstitusionalnya: Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi Teguran soal Kasus Ubah Putusan
Hal yang memberatkan adalah perbuatan Guntur dilakukan ketika publik belum reda menyoalkan isu keabsahan pemberhentian Aswanto.
Ketua MK Janji Jaga Integritas meski Berstatus Ipar Jokowi
"Saya ulang lagi, kami bersembilan termasuk saya, kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapa pun."
