Indeks Mahkamah Konstitusi

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

Mantan narapidana koruptor wajib mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana atas kasus korupsi.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa MK membiarkan keserampangan terjadi terkait pencopotan Aswanto dan pelantikan penggantinya ini.

Pihak Istana dan Mahkamah Konstitusi angkat bicara soal kontroversi pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi hari ini.

Guntur Hamzah mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Jokowi. Guntur akhirnya resmi menggantikan Aswanto yang dicopot DPR.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Guntur Hamzah merupakan Sekretaris Jenderal MK. Kini ia akan menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Peneliti PSHK menilai pencopotan Aswanto oleh DPR sebagai pelanggaran hukum dan independensi peradilan.

peneliti PSHK menilai secara normatif, pemberhentian Aswanto cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan.

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

PKS meminta angka presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen, namun menurut MK hal tersebut bukan ranah wewenang MK.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

PSHK merespons pernyataan Jubir MK Fajar Laksono soal gagasan tiga periode jabatan presiden terkait pasal 7 UUD 1945.

Kalau Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai cawapres maka harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.