Indeks Mahkamah Konstitusi

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

MK memiliki enam aspek yang sudah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pada Pemilu 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya secara resmi melantik Aswanto sebagai Wakil Ketua MK periode 2019-2020.

Hakim Konstitusi terpilih Aswanto akan meminta pendampingan KPK untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 mendatang.

Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh dua hakim konstitusi terpilih, Aswanto dan Wahiduddin Adams.

AROPI mengajukan uji materi aturan hitung cepat di UU Pemilu ke MK karena menilai ketentuan itu membatasi kinerja lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. 

AROPI resmi mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara yang kembali dihidupkan. 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta dua Hakim Konstitusi terpilih, yakni Aswanto dan Wahiduddin Adams untuk segera bisa menyelesaikan persoalan menumpuk yang ada di MK.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memutuskan Aswanto dan Wahiduddin Adams terpilih menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi III akan melakukan musyawarah antar fraksi untuk menentukan nama hakim konstitusi. 

Erma enggan menyebutkan nama-nama calon hakim konstitusi yang direkomendasikan oleh tim Panel Ahli.

Araf mencontohkan ini dalam kasus hukuman mati pelaku narkoba yang dinilainya tak tepat karena hak untuk hidup dijamin oleh UUD 1945. 

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

INTEGRITY menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu untuk mencegah hilangnya hak pilih jutaan warga di Pemilu 2019.

Bawaslu menyebutkan, opsi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan jalan keluar tercepat mengatasi kekurangan surat suara pada Pemilu 2019.

MK melarang pengendara menggunakan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Seluruh stakeholder terkait akan membahas bagaimana implementasi pelarangan GPS tersebut.

"Sebelum saya selesai pendidikan S3, saya memang agak emosional," kata Bahrul.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan pelarangan GPS oleh MK untuk kendaraan bermotor lebih cocok diberlakukan untuk sepeda motor daripada mobil.