Indeks Mahkamah Agung

Pendaftaran penerimaan CPNS di lingkungan MA dan Kemenkumham dimulai hari ini, 1 Agustus 2017 dan ditutup pada 31 Agustus 2017.

Kementerian PAN-RB mengingatkan bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui situs https://sscn.bkn.go.id.

Pemerintah membuka pendaftaran CPNS 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM mulai besok, 1 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022.

Ada 2.278 lowongan di Kemenkumham dan 1.684 di MA untuk lulusan sarjana.

Pemerintah membuka lowongan CPNS tahun 2017 yang menyediakan 17.962 kursi di Kemenkumham dan 1.684 lainnya di Mahkamah Agung. Di antara kuota lowongan, ada 14 ribu peluang jadi sipir untuk para lulusan SMA dan sederajat.

Satu pelamar hanya bisa mendaftar satu jabatan di satu instansi.

Pendaftaran dilakukan secara online mulai 1-31 Agustus 2017.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, ditolak Mahkamah Agung.

Pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) klaim sudah 500 ribu KTP terkumpul untuk membuat petisi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tidak transparan, banyak pihak menilai jabatan dan promosi tiga hakim ini terkait dengan putusan terhadap Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Aryawan mengatakan bahwa independensi hakim dalam menangani berbagai kasus dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam perkara yang ditangani hakim.

Polda Metro Jaya masih enggan menanggapi apakah polisi akan mempersilakan massa untuk beraksi di Mahkamah Agung.

Pihak Mahkamah Agung menegaskan legalitas pemilihan dan pelantikan pimpinan baru DPD RI absah. 

Wakil Ketua DPD RI yang lama, Ratu Hemas mendesak Mahkamah Agung menjelaskan alasan pengesahan pelantikan pimpinan baru lembaga tinggi negara itu.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia mengumumkan Presiden Joko Widodo sudah mengabulkan permintaan mereka mengenai rencana penambahan 1800 hakim baru di Indonesia. 

Mantan Ketua MK, Mahfud MD atas nama Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI menggugat PP 72/2016 tentang pembentukan holding BUMN ke Mahkamah Agung karena menganggap regulasi itu bertentangan dengan sejumlah UU.

Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

Presiden Joko Widodo melantik Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2017-2022 di Istana Negara Jakarta

Publik mendesak Mendagri untuk memberhentikan Ahok karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.