Indeks Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merespons kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) agar tidak menerima peninjauan kembali (PK) koruptor di Indonesia.

ICW mengingatkan kepada MA untuk tidak gampang membebaskan napi koruptor dari jeratan hukum.

Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi memberi tanggapan atas minimnya hakim agung perempuan di Mahkamah Agung.

Hatta Ali mengatakan jumlah hakim di Indonesia masih belum sepadan dengan jumlah persidangan di pengadilan.

"Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sejumlah Rp18 triliun," kata Hatta.

Jokowi mendukung penuh Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pembaruan sistem peradilan melalui e-court dalam memberantas mafia peradilan.

Kini hampir semua lini kerja di MA telah ditranformasikan secara digital, baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis.

Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.

Setelah MA menolak kasasi, HTI mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan Kembali (PK).

Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyetujui langkah Mahkamah Agung yang melarang hakim untuk berpolitik dan berfoto bersama para capres-cawapres. Namun, surat edaran MA dinilai bermasalah karena dasar hukum yang digunakan tidak tepat.

Mahkamah Agung (MA) melarang hakim untuk berkomentar apalagi menyatakan dukungan pada paslon di media sosial hingga Pemilu nanti.

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan telah mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi terhadap Buni Yani ke Kejaksaan.

Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta masih terus berjalan. Pemprov DKI belum menghentikan pembahasan itu meski MA sudah mengabulkan PK Kemenkeu.

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.

Jaksa KPK mengatakan, atas bantuannya itu, Eddy dua kali mengirimkan uang kepada Sirilus masing-masing Rp6 juta.

Yang dimaksud Nurhadi adalah berita yang menjelaskan harga meja kerjanya bernilai Rp 1 miliar. Padahal, kata Nurhadi, meja itu bernilai Rp 11 juta.

Kuasa hukum Ramadhan Pohan mengklaim belum menerima pemberitahuan mengenai putusan MA yang menolak kasasi kliennya. Putusan MA itu memastikan Ramadhan dihukum 3 tahun penjara. 

Edy menjelaskan, salah satu tugas Nurhadi sebagai Sekretaris MA adalah menanyakan berkas yang lambat dikirim ke Mahkamah Agung.

Kejati Surabaya menangkap terpidana korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur, Wisnu Wardhana. Wisnu sempat menabrak petugas saat hendak ditangkap.

Hukuman Syafruddin Arsyad Tumenggung diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh PT Jakarta.