Indeks Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menilai putusan bebas Dahlan Iskan dari jerat kasus korupsi aset PT PWU, karena tuntutan tidak beralasan.

MA menjatuhkan sanksi kepada tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Cibinong yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Meiliana dijerat dengan pasal penodaan agama karena mengeluhkan volume pengeras suara masjid kepada tetangganya. 

Para warga yang menolak Bandara Kulon Progo mengajukan uji materi terhadap salah satu pasal di PP tentang RTRW Nasional. 

Pemerintah didesak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung terkait persoalan membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang telah disepakati.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan keputusan MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Choel Mallarangeng perlu dihormati. 

Mahkamah Agung merespons kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) agar tidak menerima peninjauan kembali (PK) koruptor di Indonesia.

ICW mengingatkan kepada MA untuk tidak gampang membebaskan napi koruptor dari jeratan hukum.

Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi memberi tanggapan atas minimnya hakim agung perempuan di Mahkamah Agung.

Hatta Ali mengatakan jumlah hakim di Indonesia masih belum sepadan dengan jumlah persidangan di pengadilan.

"Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sejumlah Rp18 triliun," kata Hatta.

Jokowi mendukung penuh Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pembaruan sistem peradilan melalui e-court dalam memberantas mafia peradilan.

Kini hampir semua lini kerja di MA telah ditranformasikan secara digital, baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis.

Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.

Setelah MA menolak kasasi, HTI mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan Kembali (PK).

Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyetujui langkah Mahkamah Agung yang melarang hakim untuk berpolitik dan berfoto bersama para capres-cawapres. Namun, surat edaran MA dinilai bermasalah karena dasar hukum yang digunakan tidak tepat.

Mahkamah Agung (MA) melarang hakim untuk berkomentar apalagi menyatakan dukungan pada paslon di media sosial hingga Pemilu nanti.

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan telah mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi terhadap Buni Yani ke Kejaksaan.

Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta masih terus berjalan. Pemprov DKI belum menghentikan pembahasan itu meski MA sudah mengabulkan PK Kemenkeu.

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.