Indeks Mahkamah Agung

MA menilai perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim bukan perbuatan pidana.

Komnas Perempuan merasa prihatin di kasus Baiq Nuril, sebab aturan tersebut belum cukup dipahami oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) mempersilakan pihak Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena pihak yang akan memberi pendapat dan pertimbangan adalah DPR.

Jubir MA membenarkan bahwa MA telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun dalam kasus Baiq Nuril ia diposisi sebagai terdakwa perempuan dan bukan sebagai korban.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan 18 peserta seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 2019 pernah mengikuti tes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

Koalisi Pemantau Peradilan menemukan sejumlah kandidat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor yang kini mengikuti seleksi di MA, memiliki rekam jejak buruk.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

Bukti elektronik yang dipertimbangkan majelis hakim kasasi dalam putusan itu adalah bukti elektronik yang tidak sah yang cacat, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi menilai MA lebih mengedepankan institusi daripada keadilan bagi Nuril selaku korban pelecehan seksual.

Alasan majelis hakim MA menolak PK Baiq Nuril karena putusan yang dikeluarkan di tingkat kasasi sudah menyatakan ada pelanggaran pidana.

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril yang dijerat dengan UU ITE divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mardani Ali Sera menyayangkan usulan Komisi II soal pembentukan Pengadilan Pertanahan ditolak oleh pemerintah. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera optimistis putusan Mahkamah Agung (MA) tidak akan mempengaruhi putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019) siang.

MA menolak gugatan perselisihan administrasi pemilihan (PAP) yang didaftarkan oleh BPN Prabowo-Sandi melawan Bawaslu sebab objek yang digugat seharusnya KPU.

Anak laki-laki Ketua MA Hatta Ali meninggal di Namibia pada Rabu (19/6/2019)

Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi putusan MA yang menolak uji materi terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang P3SRS.

KPK meminta Mahkamah Agung memperkuat pengawasan terhadap hakim. Selama ini telah berjalan kerja sama antara KPK dengan MA.

Mahkamah Agung (MA) menyesalkan masih ada hakim yang terjerat kasus korupsi dan masih menunggu hasil pemeriksaan KPK terkait hakim yang terjaring OTT di PN Balikpapan.