Indeks Mahkamah Agung

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Syarifuddin dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (4 ) wewenang penetapan penahanan berada di MA setelah adanya pengajuan kasasi.

Putusan PT DKI Jakarta ini menyunat hukuman Rommy dari dua tahun penjara menjadi satu tahun penjara.

Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

Peringatan Hari Kehakiman Nasional ini merupakan tonggak untuk mengakui profesi hakim

Pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan baru soal iuran BPJS Kesehatan setelah 1 bulan putusan MA berlalu.

Syarifuddin terpilih menggantikan Hatta Ali setelah memperoleh 32 suara dari total 47 suara hakim.

SE SEKMA No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dianggap masih belum tegas. 

"Putusan itu berlaku ke depan, berlaku sejak diputuskan sampai ke depan. Tidak berlaku surut," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

DPR, kata Dasco akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang nantinya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, putusan MA itu sudah final dan mengikat. 

MA mengabulkan judicial review Perpres 75 tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Presiden Jokowi mengapresiasi MA mampu memutus sekitar 20 ribu perkara dan menyisakan tunggakan perkara menjadi 217 perkara pada 2019.

Mahkamah Agung telah memutus 20.058 perkara selama 2019 dan dianggap sebagai rekor capaian terbaik dari sisi produktivitas MA.

Nurhadi cs diduga mendapat proteksi yang mewah sehingga tak dapat disentuh KPK.

KPK mengancam bakal mengenakan pasal merintangi penyidikan bagi pihak-pihak yang menyembunyikan Nurhadi dan buronan lainnya.

KPK meminta Nurhadi dan tersangka lain dalam suap dan gratifikasi MA, agar kooperatif saat dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka.

KPK menilai putusan hakim atas praperadilan Nurhadi akan menjadi ujian independensi bagi peradilan yang adil dan transparan.

Suahasil menggantikan Mardiasmo yang habis masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan 2014-2019.