Indeks Lpsk

LPSK catat 13.027 permohonan perlindungan saksi dan korban selama Januari-Desember 2025, naik 27,51 persen dibandingkan 2024.

LPSK mencatat, jumlah pemohon bertambah dari 122 orang di tahun 2023 menjadi 646 orang di tahun 2024, dan meningkat 916 orang pada tahun 2025.

LPSK memandang Oditur Militer mulai berpijak pada prinsip keadilan restoratif.

Permohonan Ammar Zoni diajukan oleh kuasa hukum bersama keluarga dan permohonan tersebut tengah berada dalam proses penelaahan.

Pemulihan korban anak adalah prioritas utama yang bisa dilakukan oleh LPSK.

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan tidak pernah mengeluarkan surat, kebijakan, maupun melakukan pencairan dana apa pun terkait kasus investasi Indosurya.

Nicholay menyebut, pihak keluarga ingin mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK serta menyampaikan beberapa kejanggalan dan ancaman yang diterima.

Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) mendapat perlindungan dari LPSK setelah mengalami tiga teror.

Susi tak merinci nama pemohon, tetapi pengajuan JC memang bisa diajukan karena kedua pemohon berasal dari klaster yang bukan aktor intelektual.

Susi mengatakan, tim LPSK masih akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap permohonan dan belum diketahui bentuk perlindungan ancamannya.

Keluarga merasa mendapat teror dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Arya Daru.

Seorang mahasiswa dari Medan mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengajuan perlindungan masih dalam tahap verifikasi berkas atau telaah administrasi.

LPSK tengah mengasesmen perlindungan bagi korban dan keluarga aksi anarkistis pada akhir Agustus 2025.

LPSK memastikan siap hadir untuk memastikan korban memperoleh perlindungan maupun layanan medis, psikologis, serta hak restitusi sesuai undang-undang.

"Korban TPKS itu dia mengalami trauma seumur hidupnya. Maka, pelakunya sudah selayaknya bertanggung jawab seumur hidup korbannya."

LPSK menyebutkan sebanyak 785 korban terorisme telah menerima kompensasi senilai Rp113,30 miliar sejak 2016-2024.

Hak-hak korban terorisme harus dipenuhi agar mereka dapat menata kembali kehidupannya.

LPSK memberikan perlindungan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga monitoring, pendampingan proses hukum, pemulihan layanan psikologis & medis.

LPSK melaporkan masih banyak pelaku TPPO yang enggan membayar restitusi atau ganti rugi kepada korbannya.