Indeks Lpei

KPK memeriksa dua mantan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

Kode “uang Zzkat” yang disinggung dalam unggahan merujuk pada kode dari direksi LPEI untuk mendapatkan fee dari debitur yang mendapatkan fasilitas kredit.

KPK menahan dua tersangka dari PT Petro Energy (PT PE) terkait kasus dugaan korupsi pada pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

Newin ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari pertama.

KPK mengungkapkan ada kode 'uang zakat' dari Direksi LPEI untuk mendapatkan fee dari debitur yang mendapatkan fasilitas kredit.

KPK memastikan perkara korupsi di LPEI yang mereka ditangani, tidak berbenturan dengan Polri, yang menangani kasus serupa.

Kortas Tipikor Polri memulai penyidikan dugaan tindak pidana rasuah dan TPPU dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI.

KPK menyita mobil Mercedes Benz GLE 450 seharga Rp2,3 miliar, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di LPEI.

Kendaraan yang disita terdiri atas 3 motor Vespa Piagio dan satu mobil bermerk Wuling yang disita usai menggeledah rumah salah satu mantan dirut BUMN.

Video yang tersebar di media sosial adalah konferensi pers Sri Mulyani pada Maret 2024, soal dugaan korupsi LPEI oleh 4 perusahaan.

44 properti dengan nilai Rp200 miliar tersebut tidak diagunkan. Penyidik juga menyita kendaraan dan barang lainnya yang sedang dinilai taksiran harganya.

Penyidik menyita juga kendaraan, logam mulia, jam tangan, tas mewah, perhiasan, serta barang bukti elektronik dalam penggeledahan berkaitan korupsi LPEI.

Penggeledahan dilakukan di Komplek Ruko Little China AB6/22, Balikpapan Baru, Jumat (2/8/2024), mulai pukul 13.00 WITA hingga sekira pukul 18.00 WITA.

Tessa belum mengungkapkan identitas dari ketujuh tersangka dalam kasus ini.

Saat ini KPK memeriksa dugaan korupsi yang terjadi dalam pemberian kredit pada 11 perusahaan debitur LPEI.

Meski telah diperjuangkan oleh Menkeu, DPR tetap memutuskan PNM untuk LPEI hanya Rp5 triliun.

DPR tak mau kecolongan memberikan PMN kepada BUMN-BUMN yang bermasalah seperti LPEI.

Langkah Menkeu Sri Mulyani melaporkan adanya dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung membuktikan pemerintah tak lagi mempercayai KPK.

Kejagung angkat bicara mengenai KPK yang meminta penghentian penanganan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).

KPK akan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI yang sebelumnya juga dilaporkan Menkeu Sri Mulyani ke Kejagung.