Indeks Lpei

Dokumen fiktif antara lain dokumen kuitansi pembayaran, invoice tagihan, dan faktur pajak atas nama sebuah perusahaan.

Supardi Tjhin mengaku tak tahu secara rinci informasi yang termuat di BAP karena sumbernya dari keterangan pihak lain.

Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien, mengaku baru mengetahui adanya persoalan jadwal sidang yang berdekatan dengan ibadah Salat Jumat.

Hendarto divonis dengan hukuman pidana penjara 8 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Bos BJU Hendarto divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi kredit LPEI. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,059 triliun dan 49,8 juta dolar AS.

Untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang belum berorientasi ekspor belum bisa mendapatkan kredit murah dari LPEI.

Pemberian kredit murah melalui LPEI menjadi bagian dari upaya menghidupkan sektor swasta yang berkontribusi sekitar 90 persen ke perekonomian nasional.

Kokola memperoleh dukungan strategis dari LPEI, mulai dari penguatan struktur finansial hingga akselerasi pertumbuhan ekspor.

Kedua tersangka dilakukan penahanan terhitung dimulai sejak hari ini sampai 7 Februari 2026.

Keempat tersangka merupakan pejabat di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada periode berbeda.

Kasus bermula saat LPEI pada 2012–2014 beri pembiayaan pada PT DST sebesar Rp45 miliar dan 4,125 juta dolar AS.

Vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Newin dihukum 6 tahun penjara, Susy Mira selama 8 tahun penjara, dan Jimmy 11 tahun bui.

Jaya Samaya Monong diperiksa dalam kapasitasnya sebagai eks Direktur PT SMJL, anak perusahaan BJU Group, yang turut dapat bantuan fasilitas kredit LPEI.

Dua terdakwa yaitu Susy Mira dan Jimmy Marsin dianggap tidak kooperatif karena tidak mengakui perbuatan serta memberikan keterangan berbelit.

Sidang tuntutan ditunda karena ayah mertua dari Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meninggal dunia sehingga dijadwal ulang pekan depan.

Pemberian kredit itu dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

LPEI juga memastikan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus hukum secara transparan.

Ketiga tersangka terdiri dari satu pihak swasta dan dua internal LPEI.

Ketidakutuhan fakta terhadap PT Petro Energy menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penyitaan tersebut dibutuhkan oleh penyidik untuk penanganan perkara serta sebagai langkah awal untuk memulihkan keuangan negara.