Indeks Lhkpn

Meski banyak anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya, namun masih banyak anggota DPRD yang belum melakukan hal ini.

Bagaimana sepak terjang Setya Novanto selama menjadi wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan berapa harta kekayaannya yang dilaporkan selama jadi anggota DPR?

Kopolri tengah merancang peraturan pelaporan LHKPN semua perwira Polri. Untuk memangkas rekening gendut perwira Polri?

Kapolri Tito Karnavian berjanji akan menertibkan pelaporan LHKPN pejabat Polri. Semua perwira menengah, perwira tinggi perwira pertama Polri wajib rutin menyampaikan LHKPN ke inspektorat Polri.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno tidak perlu untuk menyerahkan perubahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono membantah tudingan KPK bahwa ada lima Hakim Konstitusi yang mangkir serahkan laporan LHKPN terbarunya.

Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.

Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.

Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.

Anies-Sandiaga menjadi pasangan bakal calon Gubernur/Wagub DKI Jakarta pertama yang melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK menjelang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.

Kedatangan Sri Mulyani ke KPK selain memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK untuk menyerahkan kepemilikan gedung yang selama ini digunakan sebagai Kantor KPK, membahas APBN-P 2016 dan proses pelaksanaan program Tax Amnesty.

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.