Indeks Lbh Pers

Polisi dan rektorat Unindra PGRI Jakarta didesak menindak pelaku pemukulan terhadap jurnalis pers mahasiswa LPM Progress.

Menurut AJI, RKUHP bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang justru berpotensi mengkriminalisasi pers.

Ombudsman RI sudah melaporkan sejumlah kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi komisioner KPI.

SINDIKASI mengatakan, para pekerja freelance sering bekerja tanpa batas waktu, upah lembur, jaminan sosial, kesehatan, serta perlindungan keselamatan kerja.

Bentuk kerjasama Dewan Pers Timor Leste dan LBH Pers fokus penguatan keorganisasian kedua lembaga, terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik.

AJI Jakarta mewacanakan pemakaian rompi "Pers" oleh wartawan di Indonesia sebagai bentuk kritik satire ke aparat hukum yang belum bisa melindungi jurnalis dari tindakan kekerasan. 

Pekerja majalah Femina berhasil menang gugatan atas hak-hak normatifnya yang belum dibayarkan.

LBH Pers menyebutkan ada 71 kekerasan pers yang terjadi sepanjang tahun 2018. Polisi merupakan pelaku terbanyak kekerasan terhadap para jurnalis.

Pemerintah diminta untuk memastikan perlindungan kebebasan pers di tahun politik Pemilu 2019.

LBH Pers mencatat pada 2018 angka kekerasan jurnalis di Jakarta paling tinggi dari 22 provinsi di Indonesia yang total kekerasan jurnalis mencapai 77 kasus.

Ada 245 kasus pelaporan UU ITE di Indonesia sejak 2008.

Salah satu kasus yang dijadikan contoh oleh Ade adalah Aking Saputra, pengusaha berdarah etnis minoritas di Karawang

"Donasi ini adalah amanah publik kepada LBH Pers, agar LBH Pers tetap konsisten dalam membela dan mengadvokasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," ujar Nawawi.

Dari 2003 hingga akhir 2017 tercatat setidaknya ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis baik itu fisik maupun nonfisik.

Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

LBH Pers menilai Perppu Ormas ini adalah sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia khususnya pada kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berekspresi.