Indeks Lbh Pers

LBH Pers melihat pemerintah sedang berupaya membangun citra di hadapapan rakyatnya, tetapi seharusnya dibuktikan lewat kinerja nyata daripada iklan.

LBH Pers ungkap 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di 2025 tapi tak pernah ada penegakan hukum.

AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan yang dialami jurnalis ProgreSIP saat meliput demonstrasi May Day.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut bahwa angka kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat dari tahun ke tahun.

Negara harus memberikan keamanan terhadap para seluruh media dan jurnalis bukan hanya kepada yang berpihak kepada pemerintah.

AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak kepolisian mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis di acara Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).

Empat warga Labuan Bajo dipanggil Polres Manggarai Barat dengan tuduhan penghasutan, sementara jurnalis dan media Floresa.co mendapat serangan digital.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Dua jurnalis diintimidasi oleh tiga pria yang berbadan tegap, berambut cepak, dan berpakaian hitam saat meliput di sekitar rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Dewan Pers ingin penggugat menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan UU Pers. Apalagi penggugat belum menggunakan hak jawab.

Ade sebut gugatan perdata kepada 6 media di Makassar mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang diatur UU Pers.

Langkah rektorat IAIN Ambon dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

LBH Pers tengah mengumpulkan bukti-bukti pelecehan seksual yang didapat jurnalis IW.

Meskipun diputus menolak permohonan dan menyatakan pemutusan legal, dua hakim konstitusi, memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman.