Indeks Lbh Pers

AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak kepolisian mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis di acara Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).

Empat warga Labuan Bajo dipanggil Polres Manggarai Barat dengan tuduhan penghasutan, sementara jurnalis dan media Floresa.co mendapat serangan digital.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Dua jurnalis diintimidasi oleh tiga pria yang berbadan tegap, berambut cepak, dan berpakaian hitam saat meliput di sekitar rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Dewan Pers ingin penggugat menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan UU Pers. Apalagi penggugat belum menggunakan hak jawab.

Ade sebut gugatan perdata kepada 6 media di Makassar mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang diatur UU Pers.

Langkah rektorat IAIN Ambon dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

LBH Pers tengah mengumpulkan bukti-bukti pelecehan seksual yang didapat jurnalis IW.

Meskipun diputus menolak permohonan dan menyatakan pemutusan legal, dua hakim konstitusi, memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman.

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Jurnalis mengalami kekerasan bertubi-tubi pada 2020, demikian laporan LBH Pers. Jumlahnya naik ketimbag tahun 2019.

LBH Pers mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020.

LBH Pers menilai serikat pekerja berguna untuk melindungi karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan media, termasuk wartawan.

Ada unsur pidana terkait peretasan media daring yakni UU Pers dan UU ITE.