Indeks Law Government

Mardani Maming merasa sedang jadi korban kriminalisasi, sementara KPK minta jangan membuat opini kontraproduktif dengan upaya penegakan hukum.

Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.

Kakorlantas Polri menyatakan tidak adanya sanksi tilang untuk pengendara roda dua yang menggunakan sandal jepit.

Polisi masih mendalami apakah acara 'Bungkus Night' pernah digelar sebelumnya dan memiliki cabang di tempat lain.

Selain Adrianto, KPK juga memanggil sejumlah direksi PT Summarecon Agung serta PT Dandan Jaya terkait kasus suap Eks Wali Kota Jogja.

PT KAI akan menutup perlintasan sebidang imbas kecelakaan antara minibus dan KA Argo Sindoro di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

Jumlah tersangka pesta 'Bungkus Night' berjumlah lima orang. Belum ada tersangka baru dalam perkara ini.

Eks Mendag Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor CPO oleh Kejagung.

Kapolri memutasi 120 anggota Korps Bhayangkara. Dokumen tersebut ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.

Mardani Maming menuding adanya mafia hukum di dalam negeri yang sedang menyeretnya ke dalam proses hukum perkara korupsi di KPK.

Hakim PN Surabaya menyatakan perbedaan agama tidak dapat dijadikan larangan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga.

Selama 2021, BNPT menemukan 650 konten propaganda yang mengandung pesan anti NKRI dan anti Pancasila.

Pemerintah dinilai penting memberi izin lembaga internasional, khusus Dewan HAM PBB mengunjungi Papua guna mengkonfirmasi klaim pemerintah.

Mardani Maming diduga terseret kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut tim hukum partainya akan melakukan pengkajian dan pencermatan terkait pencekalan Mardani H. Maming.

Kapolri akan memberikan kewenangan kepada tim peneliti dalam memeriksa kekeliruan pada putusan etik, misalnya putusan etik AKBP Raden Brotoseno.

MK sebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.

Namun Mahfud menegaskan pemerintah tetap akan memperhatikan hak asasi manusia dalam penindakan kelompok berafiliasi Khilafatul Muslimin.