Indeks Law Government

JPU menilai Fatia Maulidiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

KPK belum menyampaikan jumlah uang yang disita dalam OTT Sorong, Papua Barat Daya, Papua.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Haris Azhar terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Profil Pj. Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap dalam OTT KPK Minggu (12/11/2023).

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri pada 10 November lalu.

Waketum Gerindra Habiburokhman mengklaim tidak ada pelanggaran konstitusi pada putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu.

Pendekatan smart power dalam menangani konflik Papua, menurut Jenderal Agus Subiyanto merupakan gabungan hard power, soft power, dan diplomasi militer.

M Fahrezy, anak BEM FMIPA UNY, melaporkan kasus dugaan pelaku kekerasan seksual ke polisi karena diyakini hoaks.

Komisi I DPR memberhentikan Laksamana Yudo Margono secara hormat dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan empat tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi pengondisian temuan BPK.

Jargon PRIMA yang dimaksud calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto adalah TNI yang profesional, responsif, integratif modern, dan adaptif.

Anwar Usman tidak menghadiri pengambilan sumpah Suhartoyo sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meneteskan air mata saat mengingatkan para hakim untuk membangun sinergitas dalam bekerja.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso pada Minggu (12/11/2023) pukul 23.00 WIB dan pegawai BPK Papua Barat Daya.

Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman melalui rapat permusyawaratan hakim, Kamis (9/11/2023).

TNI Angkatan Darat menjadi yang terbanyak dirotasi yaitu 56 orang.

Megawati menyatakan rekayasa hukum konstitusi terjadi akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, yakni politik atas dasar nurani.