Indeks Kpk Ri

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.

KPK Ajukan Banding Terhadap Vonis Imam Nahrawi karena dianggap tidak adil dan adanya selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Ketua KPK Firli Bahuri diduga melanggar kode etik etik karena menggunakan helikopter mewah milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat kunjungan ke Sumatera Selatan.

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi akhirnya ditangkap meski sempat jadi DPO 4 bulan. Istrinya, Tin Zuraida juga ikut dibawa ke kantor KPK.

KPK menarik kembali Kompol Rossa Purbo Bekti untuk bekerja di komisi anti rasuah tersebut. Sebelumnya Rossa sempat dikembalikan ke Polri per 1 Februari 2020.

KPK menyebutkan ada dua pejabat eksekutif era Jokowi masih ada yang belum menyerahkan LHKPN hingga tenggat 30 April yakni satu di Kabinet Indonesia Maju dan satu di Wantimpres.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniadakan pemeriksaan saksi sejumlah perkara untuk sementara waktu.

KPK masih belum menerapkan bekerja dari rumah, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kemarin terkait dengan pandemi corona (covid-19).

Tak ada yang menyangka kasus pembunuhan Nasruddin bakal menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Meski berkas perkara satu tersangka siap disidangkan, KPK masih belum menunjukkan keseriusannya menangkap Harun Masiku.

Zulkifli Hasan tak menghadiri panggilan KPK karena ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Tak jelas acara yang dimaksud.

Anggota DPR-RI A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi tersangka Hong Arta terkait proyek di Kementerian PUPR, Rabu (29/1/2020).

KPK membenarkan adanya dua jaksa dari unsur Kejaksaan Agung dan dua penyidik dari unsur Kepolisian yang tidak lagi bertugas di Kuningan, Jakarta Selatan.

Peringatan Jokowi ini mengacu pada apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengenai keberadaan politikus PDIP Harun Masiku.

Usai sidang praperadilan penetapan tersangka atas Nurhadi ditolak, KPK akan mulai memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris MA itu.

Tim penyidik KPK mendalami aliran uang Rp400 juta yang rencananya akan diserahkan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dibawa oleh Agustiani Tio Fridelina.

KPK merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh aturan teruntuk komisi anti rasuah tersebut.

KPK membuka peluang penyidikan baru untuk kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan memeriksa mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. 

KPK menilai putusan hakim atas praperadilan Nurhadi akan menjadi ujian independensi bagi peradilan yang adil dan transparan.

Tim penyidik yang mengusut kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI ini dirasa sudah cukup.