Indeks Kpk

Penetapan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif.

Ketua Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Soesatyo keberatan karena namanya disebut oleh mantan anggota DPR Komisi II Miryam S Haryani dalam persidangan korupsi e-KTP, Kamis (23/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong-tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK mengaku tidak kenal dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri.

Mantan anggota Komisi DPR, Miryam S Haryani mencabut semua keterangan yang pernah dia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani menyebut bahwa ia merasa ditekan saat diperiksa oleh penyidik KPK dengan menceritakan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin juga diintimidasi saat diperiksa.

JPU KPK Irene Putri menyatakan terdapat hal-hal tidak logis terkait keterangan mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus proyek e-KTP.

Sejumlah masyarakat terdampak industri batubara bersama aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan Jaringan Tambang (Jatam) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta.

KPK tentukan penahanan atau tidak untuk Andi Narogong besok siang. Ia kini masih diperiksa di KPK guna dimintai keterangan soal proyek e-KTP.

KPK mengaku tidak melakukan penekanan terhadap Miryam S Haryani dalam mengorek informasi seputar kasus e-KTP. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan lembaga antirasuah ini profesional dalam bekerja.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura periode 2009-2010 Miryam S Haryani mengakui mendapatkan intimidasi penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan untuk memenuhi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno tidak perlu untuk menyerahkan perubahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah menjelaskan, hingga kini KPK belum berniat memanggil Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Sebab, KPK belum bisa mengendus apakah keduanya terlibat kasus yang menjurus pada korupsi atau tidak.

Menurut KPU DKI Jakarta, Anies Baswedan tercatat pada 20 September 2016 memiliki harta Rp7,3 miliar dan 8.893 dolar AS. Sementara pasangannya, Sandiaga Uno tercatat dengan total Rp3,8 triliun dan 10,3 juta dolar AS.

Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo membantah pernah bertemu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastedi untuk membahas masalah pajak perusahaan PT EKP, namun bertemu untuk mengurusi pajak perusahaannya.