Indeks Kpk

Pengacara Elza Syarief menyatakan dirinya tidak memberikan nasihat ke Miryam S. Haryani untuk mencabut keterangannya di BAP saat bersaksi di sidang ketiga kasus korupsi e-KTP.

Direktur Impexindo Pratama, Basuki Hariman hari ini (5/4/2017) diperiksa KPK terkait kasus suap Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pengacara Elza Syarief memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional atau KTP Elektronik (e-KTP).

Agus Raharjo memperingatkan kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Barat agar bersih dan tidak melakukan korupsi.

Nazaruddin menyebut mantan anggota Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu menerima pembagian dana proyek e-KTP sebanyak 400 ribu dolar AS. Uang tersebut digunakan Khatibul untuk suksesi calon Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Anshor.

Nazaruddin menyebutkan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong berperan mengkomunikasikan soal pengawalan anggaran proyek KTP Elektronik (e-KTP) kepada rekannya sesama anggota DPR.

Ada uang korupsi e-KTP yang mengalir ke Kongres Demokrat untuk memenangkan Anas Urbaningrum.

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng akan melaporkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin ke Kepolisian terkait pencatutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP).

Menteri Luhut kecewa para pejabat PT PAL Indonesia terlibat kasus korupsi di tengah perkembangan kinerja perusahaan yang sedang bagus.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah petinggi perusahaan industri kapal PT PAL terkait "marketing fee" penjualan kapal ke Filipina.

KPK memeriksa 17 orang terkait OTT PAL. Ada indikasi penerimaan hadiah kepada petinggi di perusahaan BUMN ini.

Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani pernah menerima ancaman dari sesama anggota DPR untuk tidak buka suara soal adanya pembagian uang korupsi e-KTP.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan tidak pernah mengancam dan mengintimidasi mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani selama pemeriksaan kasus korupsi e-KTP.

Usut kasus korupsi e-KTP, KPK memeriksa empat Kemendagri. Mereka akan memberikan kesaksian untuk Andi Narogong, tersangka kasus e-KTP.

Presdir PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair mengakui uang suap yang dia persiapkan sebesar Rp6 miliar juga ditujukan untuk Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Terkait ketidakhadiran saksi kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani karena sakit, JPU KPK belum menerima salinan surat sakit Miryam dan tidak dijelaskan sakit yang diderita Miryam dalam surat tersebut.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) karena anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang seharusnya menjadi saksi tidak dapat hadir karena sakit.

Pada sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP), JPU KPK menjadwalkan kehadiran tiga penyidik KPK yang akan dikonfrontasi dengan kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, Senin (27/3/2017).