Indeks Kpk

Nazaruddin menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP.

Status Novanto sebagai tahanan dinilai dapat mengganggu kinerja pimpinan DPR dan merusak marwah lembaga DPR.

"Informasi yang kami dapatkan dari Penyidik, SN telah bersedia menandatangani Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Pagi ini istri Setya Novanto, Deisti Asriani Tagor, datang ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi ASS di korupsi proyek e-KTP.

Pihak kepolisian tidak menambah personel setelah KPK menahan Setya Novanto di Gedung KPK, Senin (20/11/2017) dini hari.

"Kalau wibawa lembaga negara, ya MPR/DPR/DPD, lembaga kepresidenan, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu jatuh, rusak, orang tidak akan hormat lagi," ujar Zulkifli Hasan.

"Saya mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah praperadilan," kata Setnov usai diperiksa KPK.

Seusai diperiksa, Novanto akan ditahan selama 20 hari di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, terhitung 17 November sampai 6 Desember 2017.

Sidang praperadilan adalah upaya terakhir Setya Novanto untuk melawan KPK.

Pasien yang mengalami gegar otak tidak semestinya diberikan obat penenang.

KPK tak menutup kemungkinan akan memanggil Hilman bila penyidik memang membutuhkan keterangannya berkenaan dengan kasus dugaan korupsi Setya Novanto.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Deisti Astriani Tagor. KPK memerlukan keterangan istri Setya Novanto itu untuk membongkar kasus e-KTP.

KPK melakukan pembantaran penahanan terhadap Novanto karena tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu masih perlu menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo.

Guntur yang hadir menjenguk Novanto menyatakan ada belasan penyidik KPk di RSCM.

Setya Novanto mengalami kecelakaan di bilangan Jakarta Barat pada Kamis sore.

Salah satu kejanggalan yang mencuat terkait dengan kondisi Novanto setelah kecelakaan.

Kejaksaan Agung baru menerima SPDP dan sedang menunggu bekas perkara dari kepolisian untuk kemudian diteliti apakah bisa dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

Fredrich menegaskan baik dirinya maupun pihak keluarga tidak ada yang bersedia menandatangani surat penahanan yang dikeluarkan KPK itu.

Polri diminta membantu KPK menindak pihak-pihak yang terindikasi menghalang-halangi proses hukum terhadap Novanto.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai, langkah KPK menerbitkan status DPO sudah tepat.