Indeks Korupsi Laptop Chromebook

Saksi bercerita bahwa Nadiem bertemu langsung dengan petinggi Google dan langsung menyetujui upaya pengadaan Chromebook.

Hakim Tipikor menyoroti kemiripan detail kesaksian sejumlah saksi, termasuk soal peran Jurist Tan, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menilai tiga saksi menerima gratifikasi dari proyek Chromebook dan meminta KPK menindaklanjuti dugaan tersebut.

Eks Dirjen Kemendikbud Jumeri mengaku menerima uang Rp50 juta dan ponsel dari bawahannya, yang dikaitkan jaksa dengan proyek pengadaan Chromebook.

Kejagung menilai LHP BPKP termasuk barang bukti dan itu akan terbuka di rangkaian persidangan yang masih berjalan.

Perburuan Jurist Tan tak menghalangi penelusuran asetnya sehingga pengembalian kerugian negara tetap bisa dilakukan.

Saksi bercerita bahwa eks Stafsus Jurist Tan sangat kuat di Kemendikbudristek karena bisa berkomunikasi informal dengan Nadiem saat menjadi Mendikbudristek.

Salah seorang pejabat di Kemendikbud mengatakan, mereka sudah mendapat evaluasi soal chromebook. Perangkat keras itu tak Bisa terhubung data Dapodik & UNBK.

Laptop Chromebook hanya bisa digunakan untuk asesmen kompetensi minimum (AKM) yang dilaksanakan setahun sekali.

Apabila daftar bukti tak diserahkan, kuasa hukum Nadiem menganggap jaksa tak menghormati putusan hakim.

Nadiem menegaskan dana Rp809 miliar dari Google adalah investasi ke GoTo sebelum menjabat menteri, Dia meminta Google membuka arsip untuk membantah dakwaan.

Alasan eksepsi Nadiem maupun kuasa hukum tentang daftar barang bukti maupun hasil audit BPKP dinilai tidak bisa jadi alassan pengehentian perkara.

JPU mengatakan kewajiban utama membuktikan dakwaan tetap pada jaksa, menjadikannya sistem yang berimbang, bukan murni pembalikan beban pembuktian. 

Kuasa hukum Nadiem keberatan atas permohonan penyitaan aset Nadiem karena jaksa belum bisa menunjukkan bukti korupsi yang mengalir ke kantong kliennya.

Roy menilai terdakwa Nadiem dan penasihat hukumnya tak dapat membedakan secara limitatif apa yang diatur dalam KUHAP saat menanggapi eksepsi Nadiem.

JPU menilai penggiringan opini publik tersebut berpotensi dapat memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Uang tersebut berasal dari salah satu rekanan penyedia Chromebook, PT Bhineka Mentari Dimensi, atas nama Mariana Susy.

Purwadi Sutanto mengaku uang itu hanya diletakkan di meja dan hanya disimpan lantaran tak tahu tujuan pemberiannya.

Kewenangan Jurist Tan mencakup aspek vital, mulai dari penganggaran, SDM, hingga penyusunan regulasi di Kemendikbud Ristek.

Pihak JPU tak bisa menjawab terkait apakah pengamanan hanya dari kepolisian tak cukup untuk kegiatan sidang Nadiem Makarim, hingga harus melibatkan TNI.