Indeks Korupsi Jiwasraya

Posisi aset Jiwasraya di akhir 2019 berada di angka Rp18,13 triliun memburuk dari Q3 2019 yang masih di kisaran Rp25,68 triliun.

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan Agung menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka. Kerugian negara dari ketiga belas perusahaan sekitar Rp12,157 triliun.

Dugaan pencucian korupsi PT Asuransi Jiwasraya melibatkan 13 korporasi di bidang sekuritas.

Terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000.

Lima tersangka tersebut antara lain Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Beny Tjokrosaputro.

Dana yang dibayarkan pada nasabah merupakan hasil dari likuidiasi aset finansial yang masih bisa dicairkan.

Dampak gagal bayar polis asuransi Jiwasraya telah menyebabkan turunnya kepercayaan investor yang beralih dari saham ke instrumen lain yang dinilai lebih aman.

Kementerian BUMN bersiap melepas aset Jiwasraya, Cilandak Town Square, untuk melunasi pembayaran polis nasabah JS Saving Plan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Jiwasraya ke Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan Agung RI baru berhasil mengamankan belasan triliun rupiah dari total kerugian negara Rp16,81 triliun terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar R 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi di reksa dana sebesar Rp12,16 triliun.

Pimpinan DPR RI akan mengkaji syarat-syarat pembentukan panitia khusus hak angket Jiwasraya.

Nasabah Jiwasraya ingin bertemu dengan Menkeu dan Kepala OJK untuk menanyakan kejelasan nasib dana investasi.

SBY disebut memiliki perhatian terhadap isu Jiwasraya agar perusahaan asuransi milik negara itu sehat kembali.

Kejaksaan Agung RI telah memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui Hary Prasetyo pernah bekerja di Kantor Staf Kepresidenan, tetapi dirinya maupun Istana membantah terlibat soal Jiwasraya.

Ma'ruf Amin mengatakan pembentukan panja atau pansus Jiwasraya itu kewenangan DPR.

Termasuk di antaranya mantan Kadiv Investasi Jiwasraya hingga Dirut Sinarmas Sekuritas.

Risiko sistemik pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti kasus korupsi Jiwasrata bergantung pada ukurannya.

Pihak Istana menyambut positif pembentukan Panitia Kerja Jiwasraya, Selasa (21/1/2020).